Pariaman, Prokabar – Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut 76 persen dari 516 pasar rakyat di Sumatra Barat belum layak.
Mahyeldi menyebut kondisi ini dalam kunjungan Wakil Presiden Maaruf Amin, Mentri Perdagangan Muhammad Luthfi berserta sejumlah Wakil Mentri.
Ketidaklayakan tersebut akibat bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.
Pemprov Sumbar berencana memprioritaskan pembangunan lima pasar rakyat di Sumatera Barat, yang memiliki fungsi strategis.
Baca Juga:
- Ini Harapan Wapres Untuk Pasar Rakyat Pariaman
- Wako Pariaman Minta Bantuan Lagi Sejumlah Infrastruktur
- Wapres Maaruf Amin Kunjungi Sumbar, Lihat Langsung Vaksinasi
“Pasar Serikat C di Tanah Datar, dengan nilai pembangunan Rp 50 M sudah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo pada 2019.
“Namun, belum ada kelanjutan sampai sekarang, mohon pak Wapres bisa melanjutkan revitalisasi,” ungkap Mahyeldi.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga berharap dukungan Pasaraya Fade VII di Kota Padang, Pasar Koto Baru, Pasar Basah di Pariaman, serta Pasar Bawah di Bukittinggi.
“Kemaren kita dengan pak Menteri Perdagangan sudah mengunjungi Pasar Bawah, kondisinya memprihatinkan.”
“Padahal Bukittinggi merupakan kota wisata dan perdagangan, kami sangat berharap pemerintah pusat bisa memprioritaskan pembangunan pasar ini,” jelas Gubernur Sumbar.
Baca Juga Milenialisme.com
- 11 Aturan untuk Umat Islam Jalani Ibadah Ramadan
- Besok, Hendri Septa Dilantik sebagai Wali Kota Padang
- Harga Sembako Merangkak Naik Jelang Ramadan
Selain pasar rakyat, Gubernur Mahyeldi juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperbaiki akses jalan bandara – Pariaman melewati pantai.
“Provinsi sudah menganggarkan Rp 7,5 M untuk perbaikan jalan tersebut,” papar Mahyeldi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden memerintahkan kepada kementrian terkait untuk mencatat harapan dari Gubernur Sumbar dan Walikota Pariaman.
“Pak Menteri, Pak Wamen mohon dicatat apa yang disampaikan tadi, Insya Allah akan kita lakukan, tapi tentu saja ini butuh proses dan masalah kue yang dibagikan tnetu terbatas, namun pemerintah komit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Wakil Presiden. (laf)
