Padang, Prokabar – Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat melakukan aksi damai dan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (5/9).
Aksi damai itu dimulai sejak pukul 09.20 Wib di depan gedung dewan itu juga diisi oleh pengunjukrasa dengan membacakan puisi, teatrikal dan nasyid.
Plt Nurani Perempuan Sumatera Barat Rahmi Meri Yenti dalam orasi di halaman kantor DPRD Sumbar mengatakan setiap hari korban kekerasan seksual terus bertambah.
“Ada korban yang langsung melaporkan kasusnya ke polisi atau lembaga layanan, ada juga korban yang dipaksa untuk berdamai atau mendiamkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Namun faktanya banyak korban yang memilih diam dan memilih jalan damai. Dalam hal ini kita melihat belum adanya penanganan yang baik terhadap korban,” katanya.
“Jika kita yang mengalami hal serupa atau menjadi korban, apakah kita juga mau melakukan cara damai dan berkata bahwa itu kesalahan dari korban? Maka dengan adanya aksi ini, kita minta pemerintah dan DPR segera mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual,” tambahnya.
Ia mengatakan korban butuh aksi dari negara. Apa yang negara penuhi untuk korban.
“Kita berharap dengan adanya UU ini sebagai harapan besar bagi perempuan. Kita mendukung RUU ini segera disahkan,” katanya.
Ia mengatakan kekerasan seksual bukanlah aib. Tapi harus dilaporkan.
Sehubungan dengan itu, berdasarkan catatan tahunan Nurani Perempuan sepanjang tahun 2016-2018, ada 395 kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor ke Nurani Perempuan, dan 172 kasus merupakan kasus kekerasan seksual.
Sedangkan catatan tahunan Komnas Perempuan dari tahun 2016-2018 ada 16.934 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.
Dalam aksi damai di halaman gedung DPRD Sumbar, anggota DPRD Leli Arni dari fraksi PDI Perjuangan hadir menyaksikan teatrikal yang ditampilkan oleh Jaringan Peduli Perempuan.
“Terima kasih dan apresiasi kepada pemerhati perempuan dengan puisi dan wejangan yang diucapkan. Saya mendukung untuk disahkan RUU P-KS. Hal ini karena perempuan adalah tonggak keluarga dan bangsa,” katanya.
Ia mengatakan akan mendukung setiap kegiatan bantuan yang diusulkan.
“Kami siap mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan komunitas lain,” jelasnya.
Jaringan Peduli Perempuan yang melakukan aksi terdiri dari berbagai komunitas, yaitu Komunitas Pambangkik Batang Tarandam, Koalisi Perempuan Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas, Yayasan Akbar, dan Komunitas Dampingan Nurani Perempuan.
Sebelumnya Jaringan Peduli Perempuan pernah melakukan aksi damai tahun 2018 pada Bulan September yang diterima oleh komisi satu dan lima.
Dan untuk aksi kali ini juga merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang sebelumnya untuk mendesak DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menindaklanjuti hal ini.
Para peserta aksi damai pun langsung audiensi dengan anggota DPRD Sumbar yang dihadiri oleh Leli Arni dan Siti Izzati Aziz di ruang rapat khusus satu DPRD Sumbar.
Sebelumnya, Tim Panja RUU P-KS di DPR RI masih belum mensahkan RUU yang telah di bahas sejak tahun 2016 lalu. (*/mbb)
