Pesisir Selatan, Prokabar – Pengadilan Agama (PA) Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, mencatat angka perceraian di 2019 melonjak tajam dibandingkan periode tahun sebelumnya.
Data dihimpun Prokabar.com di Pengadilan Agama, sepanjang 2019 sedikitnya terdapat 663 kasus perceraian atau naik dari periode 2018 yang hanya tercatat 420 kasus saja.
Dari jumlah itu, 370 diantaranya merupakan cerai gugat (pihak perempuan). Sedangkan sisanya cerai talak (pihak laki-laki).
Ketua Panitera Pengadilan Agama, Hamzah mengatakan, faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Apalagi, beberapa waktu terakhir ekonomi di Pessel melesu.
“Sebagian besar memang iya. Mereka dari berbagai latar belakang profesi,” ujarnya pada Prokabar.com di Painan, Senin (6/1).
Selain faktor ekonomi, kata Hamzah, pemicu lainnya adalah perselingkuhan. Sebagian dari mereka belum bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
Akibatnya, terjadi penyalahgunaan kemajuan itu sendiri yang berujung pada pertengkaran. “Media sosial, misalnya. Bagi yang salah gunakan, sangat gampang untuk selingkuh,” tuturnya.
Kemudian faktor lainnya adalah banyaknya pasangan suami isteri yang tidak menjalani sidang nikah. Apalagi, bimbingan dari orang tua atau lingkungan sekitar juga rendah.
Akibatnya, pemahaman dalam biduk rumah tangga menjadi minim. Sebagian besar dari pasutri biasanya rentan terhadap pertengkaran yang berujung perceraian.
Untuk itu, pihaknya meminta pasangan suami isteri agar saling pengertian dalam membina rumah tangga. Jangan jadikan ekonomi sebagai pemicu patahnya hubungan rumah tangga.
Bijaklah dalam menggunakan kemajuan teknologi informasi. “Artinya, jangan terlalu asyik bermedia sosial, sehingga mengabaikan kepentingan keluarga,” ajaknya.
Namun, yang tak kalah penting adalah agar dapat meningkatkan pemahaman beragama. Dengan iman yang kuat, segala yang dapat memecah rumah tangga dapat dinetralisir.
Pihaknya berharap, perkuat pemahaman adat. Pada dasarnya, tingginya pemahaman tentang adat dinilai ampuh mencegah perceraian.
“Ini tentu menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintahan,” tutupnya,(min)
