Padang, Prokabar – Komisi II DPRD Padang memanggil Pertamina guna membicarakan berbagai persoalan terkait bahan bakar minyak (BBM), terutama terkait antrian yang terjadi di sejumlah SPBU di Padang, Senin (26/11).
Rapt Dengar Pendapat (RDP) tersebut diinisiasi DPRD Padang menyikapi antrian panjang pengisian BBM jenis Premium di sejumlah SPBU di Kota Padang.
“Bahkan, diantara laporan yang masuk di DPRD Padang, antrian pengisian premium ini menjadi salah satu laporan yang banyak disampaikan masyarakat,” kata Koordinator Komisi II Wahyu Iramana Putra.
Rapat dengar pendapat tersebut selain dihadiri pihak Pertamina, juga ada Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumbar dan OPD Pemko Padang.
Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti yang menyempatkan hadir jelang keberangkatannya ke Tokyo, Jepang mengatakan diantara beberapa faktor terjadinya antrian panjang pengisian pertamina ini, salahsatunya disebabkan adanya kebijakan pembayaran non tunai yang diterapkan di sejumlah SPBU.
’’Kebijakan non tunai ini memperlambat transaksi pengisian BBM. Sebab, masyarakat kita belum familiar dengan sistem seperti itu. Ditambah lagi, rata-rata SPBU hanya menyediakan satu jalur pengisian BBM jenis premium. Sehingga menimbulkan kemacetan,’’ kata Elly Thrisyanti didampingi Wahyu Iramana Putra, Ketua Komisi II, Rafli serta anggota komisi II lainnya.
Wahyu menyebut dari laporan yang diterimanya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Seperti tingginya kebutuhan, disparitas harga premium dengan pertalite yang tergolong tinggi, stok premium yang terbatas hingga adanya oknum masyarakat yang membeli premium melalui jerigen tanpa izin serta pembelian premium melalui mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi.
’’Alhamdulillah, dalam rapat dengar pendapat kali ini, kami melihat seluruh pihak termasuk Pertamina dan pihak terkait lainnnya, mempunyai komitmen yang kuat untuk mencari benah merah dari masalah tersebut, ’’ kata Wahyu yang juga Wakik Ketua DPRD Padang itu.
Menurut Wahyu, Pertamina diminta berupaya semaksimal mungkin agar antrian panjang dalam pengisian premium ini dapat diatasi. Namun, untuk menyelesaikannya, membutuhkan waktu dan sinergitas antara pihak terkait.
’’Langkah kongkritnya yang kami pahami, saat ini pertamina terus berupaya mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk pengisian premium di SPBU. Seperti penambahan jalur pengisian di beberapa SPBU yang memungkinkan untuk ditambah,” kata politisi partai Golkar itu.
Sementara itu, Sales Eksekutif Retail 8 MOR 1 (Sumatera Bagian Utara), Warih Wibowo memastikan pihaknya tidak membatasi kuota premium untuk Sumatera Barat khususnya Padang. Bahkan, dari kuota 85.628 kiloliter premium untuk Kota Padang, 85 persen diantaranya atau sebesar 72.708 kiloliter sudah disalurkan hingga oktober lalu.
’’Kalau untuk penambahan kuota itu itu kewenangan BPH Migas dan bukan kewenangan kami. Jadi, jika Kota Padang atau Sumatera Barat ingin mengajukan penambahan kuota BBM seperti premium ini, bisa mengajukan ke BPH Migas, ’’ katanya.
Warih Wibowo menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya antrian panjang dalam pengisian premium tersebut. Salah satunya tingginya antusiasme masyarakat membeli premium akibat tingginya disparitas harga premium dengan pertalite.
’’Namun kami tidak tinggal diam. Saat ini, kami terus berupaya mengatasi masalah tersebut. Seperti melakukan optimalisisai sarana dan prasana pengisian BBM di sejumlah SPBU. Apakah menambah tempat pengisian maupun penamabahan pipa tempat penyaluran premium dan lainnya. Selain itu, kami juga tengah melakukan evaluasi dari berbagai keluhan seperti pembelian premium melalui nontunai, perbaikan SPBU Sawahan dan lainnya, ’’ pungkas Warih Wibowo yang didampingi Ketua Hiswana Migas Sumbar, Ridwan Hosen.(mbb)
