PESSEL – Komponen Provinsi Sumbar yang terus menggelorakan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada 2-14 Oktober 2026 ini mulai mendapat respons terbuka dari daerah yang notabene adalah peserta. Respons kali ini datang dari KONI Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang meminta pelaksanaan even tersebut ditunda.
Menurut Ketua KONI Pessel, M.Adli ini hanya persoalan Waktu pelaksanaan Porprov saja yang tak sejalan dengan proses pengesahan anggaran daerah melalui APBD Perubahan tahun 2026. Jika pelaksanaannya ditunda, maka pihaknya bisa makin matang dengan hal-hal teknis, bukan dengan persoalan anggaran.
“Secara teknikal, kami sangat siap. Data atlet Pesisir Selatan yang akan bertanding pada Porprov juga sudah ada dalam bank data kami. Dengan semakin matangnya Waktu dan tak ada polemik soal anggaran, kami yakin atlet-atlet bisa tampil dan membawa nama baik Pesisir Selatan. Hal ini tak terlepas untuk Porprov yang lebih baik ,” kata M. Adli.
Ia mengajak semua pihak untuk memahami persoalan yang dihadapi daerah, termasuk Pesisir Selatan. Saat ini, dalam pemahahamannya daerah menghadapi persoalan dengan Waktu penganggaran. Tapi jika soal komitmen, ia melihat dengan anggaran yang mencapai Rp2,2 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2026 Kabupaten Pessel sebagai bentuk keseriusan Pemkab Pessel untuk mendukung kontingen.
“Tapi, persoalan waktu antara pengesahan anggaran dan dimulainya Porprov tetap perlu dicarikan jalan keluar bersama. Kami dari KONI Pessel telah menyampaikan harapan agar pelaksanaan Porprov dapat dipertimbangkan pada November atau Desember 2026,”katanya.
Hal ini tak lepas agar seluruh kontingen memiliki waktu yang lebih memadai untuk mempersiapkan kebutuhan atlet dan teknis pertandingan. Persoalan penyesuaian waktu penganggaran ini juga dialami sejumlah kabupaten/kota lainnya.
Apa yang disampaikan Adli juga diperkuat oleh pemerintah setempat. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernando mengatakan APBD Perubahan tahun 2026 ini dijadwalkan ketok palu pada 27 September mendatang. Momen itu, tepat dengan lima hari sebelum jadwal pembukaan Porprov.
Artinya, kata Ronal yang dikutip dari katasumbar, permohonan penundaan pelaksanaan Porprov oleh Ketua KONI Pessel bukan terkait ada atau tidaknya dukungan pemerintah daerah. Tantangannya terletak pada rentang waktu pengesahan APBD-P dengan jadwal pembukaan Porprov yang sangat berdekatan.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan Porprov tahun 2026 ini dan itu sudah diwujudkan dengan anggaran yang telah dimasukkan dalam APBD Perubahan hingga senilai Rp2,2 miliar,” katanya
Dan perlu dipahami, keikutsertaan kontingen dalam Porprov tak sekedar dengan keberadaan atlet tapi juga terkait dengan kebutuhan dan kewajiban administrasi, perlengkapan atlet dan kontingen, hingga persiapan teknis lainnya yang harus diselesaikan dengan patokan ketaatan terhadap anggaran. (*)
