Padang, Prokabar – Ketua Komisi III DPRD Sumbar tidak sependapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemprov Sumbar sebagai sitawa sidingin masyarakat terdampak Covid-19 dihapus Gubernur Sumbar.
”Kok distop, miris kalau BLT tahap dua periode Juli-September tidak dilanjutkan oleh Gubernur Sumbar,” ujar politisi senior Partai Golkar Sumbar, Senin (7/6) di Padang.
Afrizal pun membeberkan ketaksinkronan alasan gubernur tentang APBD yang tidak mampu melanjutkan program BLT jaring pengaman sosial terdampak Covid-19.
”APBD Sumbar cukup mampu tacle BLT tahap dua itu kok. Dari refocussing APBD tahap dua direncanakan penanganan Covid Rp2,9 triliun, tidak menambah banyak gubernur melanjutkan BLT tahap dua,” ujar Afrizal.
Postur APBD Sumbar untuk BLT tahap dua bisa, karena dari perencanaan direfocussing tahap dua untuk Belanja Langsung APBD Sumbar Rp2.9 triliun tahap satu, tahap dua Rp2.098 triliun.
”Artinya jika perencanaan penanganan covid-19 Rp600 miliar, maka masih ada program penanganan Covid-19 anggaran tersisa Rp1,5 tiliun. Sementara untuk BLT sendiri disiapkan anggaran Rp 215 miliar untuk tiga bulan. Rasanya intuk BLT tahap dua porsi dari APBD masih bisa tidak besar menambahnya kok,” ujar Afrizal.
Apalagi dan buat apa pula BLT Pemprov tahap II distop, sangat miris karena ketersediaan anggaran cukup dari total refocussing tahap dua senilai Rp 2.098 triliun tadi.
Harapannya, khusus Komisi III DPRD Sumbar kalau sudah ada alokasi anggaran untuk Civid-19, sebaiknya Gubernur Sumbar lanjut ke pembayaran BLT tahap dua periode Juli-September.
”Kalau sisa BLT tahan satu yang satu bulan lagi, 10-15 Juli sudah bisa dicairkan lagi,” ujar Afrizal.
Tapi kalau Gubernur Sumbar elegan melanjutkan BLT tahap II maka itu mesti diikuti oleh BLT kota dan kabupaten yang sudah berjanji mengucurkan BLT bagi masyarakat mereka terdampak Covid-19.
”Terutama BLT daerah yang baru satu bulan dikucurkan, ada rasa ketakadilan jika BLT Pemko atau Pemkab hanya satu bulan dikucurkan sementara BLT Provinsi tahap satu jika dikucurkan Juni ini itu masyarakat terdampak Covid-19 yang terdata kenerima total Rp 1,8 juta,” ujar Afrizal.
Dan bupati walikota yang berjanji kasih rakyat BLT tiga bulan sementara realisaainya hanya satu bulan atau dua bulan mesti meniru sikap Irwan Prayitno yang samgat pro rakyat terdampak Covid-19.
”Jangan sampai rasa ketakadilan itu menjurus kepada ketakpercayaan publik kepada kepala daerah kota dan kabupaten,” ingat AfrizaL. (*/mbb)
