Oleh : Yovaldri Riki
Direktur Executive Polstra Research & Consulting
Kedua partai ini punya sejarah koalisi yang panjang, setidaknya ada dua periode kekuasaan di Kota Padang. Pada Pilkada 2008, koalisi PKS-PAN mengusung calon Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansyarullah. Pasangan itu menang mutlak sebagai calon petahana.
Pada Pilkada 2018, PKS-PAN kembali berkoalisi, kali ini Mahyeldi menggandeng calon dari kader PAN, Hendri Septa, sebagai calon wakil wali kota.
Dinamika dalam mengisi kekosongan kursi wakil walikota Padang ini mempertaruhkan sejarah keharmonisan koalisi tandem klasik PAN-PKS. Sebab statement petinggi PKS mulai dari DPW hingga DPP menyinggung demikian.
Selain itu kita melihat, reaksi DPP PKS hingga DPW PKS menyiratkan sebuah kekhawatiran kembali terulangnya kekalahan PKS seperti saat berebut kursi Wagub DKI dengan Gerindra.
Sebab, prosedur mengisi kekosongan kursi wakil kepala daerah game electoralnya ditingkat elit bukan pemilih (masyarakat). Jadi lobi-lobi politik ditingkat elit sangat menentukan, dan di pertarungan kursi Wagub DKI-PKS kalah.
Nah barangkali ada kekhawatiran PKS dengan game elektoral tingkat elit ini dengan meminta PAN legowo.
Sah-sah saja PKS meminta PAN legowo dengan dasar etika politk, tapi kembali harus disadari bahwa PAN dan PKS sama-sama partai politik, sama-sama menginginkan kekuasaan dan sama-sama melihat kursi wakil walikota Padang memiliki pengaruh kepada masing-masing partai untuk pemilu selanjutnya, jadi baiknya sama-sama mengikuti proses politik yang ada saja lah sesuai peraturan UU, agar kekosongan segera terisi.
*Pengamat :* Yovaldri Riki
(Direktur Executive Polstra Research & Consulting)*
















