Jakarta, Prokabar —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan memperkuat kerja sama.
Menurut Mendagri M. Tito Karnavian, pihaknya mengapresiasi PPATK yang membantu Kemendagri dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.
Tito menegaskan , PPATK merupakan mitra paling penting bagi Kemendagri.
Menurutnya, keberadaan PPATK ini otomatis menjadi mitra yang paling penting bagi Kemendagri untuk membantu pengawasan keuangan.
“Tentu dari awal saya sudah menyampaikan dan memberikan apresiasi, ini secara langsung dan tidak langsung, sudah mendukung tugas pokok saya selaku Mendagri untuk melakukan pengawasan,” kata Mendagri, dalam keterangan persnya, Jumat (27/12).
Tito menuturkan, keberadaan PPATK sangat membantu Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah, terutama mengawasi hal-hal yang berada di luar ranah Kemendagri.
Adapun salah satu tugas dari Kemendagri itu sesuai UU, adalah melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah termasuk Kepala Daerah dan penganggarannya.
“Namun, dalam hal pengawasan ini, kami tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi sistem perbankan dan lain-lain. Untuk itu, seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa Kemendagri menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PPATK,” tuturnya.
Mendagri menambahkan posisi Kemendagri sebagai Non- Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi terkait data penelusuran PPATK yang bersifat rahasia.
Sedangkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, telah menyampaikan hasil penelusurannya pada Aparat Penegak Hukum (APH), meski ia enggan menyebutkan aparat penegak hukum mana yang mendapatkan laporan dari PPATK, karena bersifat rahasia.
“Kami sudah menyampaikan pada Aparat Penegak Hukum, betul apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi bahwa ini ada di tangan APH,” ungkapnya.
Sebelumnya, PPATK mengungkap modus baru oknum kepala daerah yang melakukan pencucian uang lewat kasino atau tempat perjudian di luar negeri.
Menurut Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, pencucian uang via kasino jadi modus baru yang terendus pihaknya tahun ini.
“Menyimpannya uang betul dalam rekening, kalau dia mau main dia tarik. Atau juga menyimpannya dalam bentuk membelikannya dalam koin,” ujarnya.
Kiagus menegaskan pihaknya sedang menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah dalam bentuk valuta asing senilai Rp50 miliar ke rekening kasino di luar negeri.
Namun ia tidak mengungkap siapa saja kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri tersebut. (*)
