Bengkulu, Prokabar – Sengketa Informasi Publik berawal dari tertutupnya badan publik dalam rencana maupun pelaksanaan program kerja serta pengggunaaan uang rakyat.
Bahkan dana hibah APBD untuk penyelenggaraan Pilkada pun bisa menjadi sasaran sengketa informasi publik di Komisi Informasi, berdasarkan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.
Seperti di Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu yang menerima sengketa informasi terkait realisi penggunaan dana hibah APBD untuk KPU tahun anggaran 2019.
Adanya permohonan itu telah memaksa KPU Provinsi Bengkulu sebagai termohon hadir di sidang sengketa menghadapi Panglima Hukum Rakyat Yayasan Al-fatiha selaku termohon.
Beruntung sidang sengketa berhasil damai di tahap mediasi awal Selasa (25/2) dengan mediator Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkuku Tri Susanti.
“Sengketa informasi publik selesai ditahapan mediasi, semua item sengketa informasi para pihak sepakat damai. Kesepakatan damai sesuai prosedur Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi akan dbacakan oleh majelis komisioner pada pertemuan berikutnya, sifat dari kesepakatan damai para pihak adalah keputusan final dan mengikat,” ujar Tri kepada awak media, Rabu (26/2).
Sengketa bermula…………….
Halaman : 1 2 Selanjutnya
