Oleh: Indah Sakina
Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Andalas
Tujuan negara sebagai mana tertulis dalam bab IV undang- undang dasar 1945 ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam usaha perdamaian dunia”.
Hal ini menjadi landasan fundamental negara dalam menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan bernegara sesuai dengan UUD 1945 maka negara akan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman baik internal maupun eksternal, memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat bisa berupa pemerataan pembangunan, kemudahan akses untuk pangan, membuka peluang kerja dan kegiatan ekonomi lainnya serta memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat juga mejaga perdamaian.
Namun, realisasi tujuan tersebut takkan terwujud tanpa kerjasama yang erat antara masyarakat dan pemerintah. Ukuran yang besar dari populasi Indonesia, sementara itu, menjadi sebuah tantangan yang unik. Tanpa pemanfaatan yang bijaksana, keberadaan jumlah penduduk yang besar bisa menjadi bumerang bagi negara ini.
Jika masyarakat tidak diberdayakan secara efektif, potensi ini dapat berujung pada kemunduran administratif dan kekacauan dalam penyelenggaraan negara. Sebaliknya, jika sumber daya manusia yang melimpah ini diarahkan dan dimanfaatkan secara efektif, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan masyarakat yang kuat dan produktif. Maka dari itu peran dan kepercayaan masyarakat dalam negara tentu menjadi hal yang potensial dan perlu dijaga.
Menjaga kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam politik yang sehat. Namun sayangnya, banyak pejabat publik sering kali mengabaikan hal ini, seolah-olah meremehkan kepentingan mendasar dari keterlibatan dan dukungan rakyat. Akibatnya, masyarakat seringkali merasa jenuh dan enggan terlibat lebih dalam dalam ranah politik.
Ketidakpedulian dari para pemimpin ini menciptakan lingkungan di mana ketidakpercayaan tumbuh subur.
Masyarakat yang merasa diabaikan dan tidak didengar cenderung menjadi apatis, meninggalkan proses politik yang seharusnya menjadi wadah untuk mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin untuk menyadari bahwa mempertahankan kepercayaan publik bukanlah sekadar tanggung jawab, melainkan fondasi yang harus dijaga dengan cermat untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi yang berkelanjutan dari masyarakat.
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
