Peristiwa

Ambisi Politik Purnawirawan TNI

Dibaca : 1.5K

Oleh:

Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA Dosen Ilmu Politik IAIN Bukittinggi

Perseteruan politik mantan prajurit TNI pasca runtuhnya rezim Orde Baru sudah menjadi tontonan dalam panggung politik Indonesia dewasa ini. Kasus terbaru terkait dengan perseteruan politik mantan prajurit TNI kali ini menyeret Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Konflik berawal dari terpilihnya Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai berlambang merci tersebut. Pemilihan Moeldoko sebagai Ketua umum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar 5-7 Maret 2021 yang dilaksanakan di Medan Sumatera utara.

Konflik internal partai Demokrat semakin meruncing setelah keluarnya pernyataan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa KLB merupakan perbuatan melanggar hukum dan merupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh peserta KLB Sumatera Utara. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyuno (SBY), yang menyatakan bahwa Konggres Luar Biasa Partai Demokrat yang dilaksanakan di Sumatera Utara merupakan Gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan (GPK) tidak memenuhi persyaratan dan dianggap illegal.

Pertarungan mantan prajurit TNI dalam Politik pasca runtuhnya Orde Baru memang bukan barang baru. Tahun 2004 pasca reformasi menjadi awal terbelahnya pilihan politik purnawirawan TNI. Hal ini ditandai dengan terciptanya gelombang besar purnawirawan TNI mendirikan partai politik seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Pentas politik menghadirkan persaingan antara purnawirawan TNI; pada Pilpres 2004 bertarung SBY, Wiranto dan Agum Gumelar; pada tahun 2009 SBY kembali bertarung dengan Wiranto dan Prabawo; sedangkan pada tahun 2014 dan 2019 memunculkan Prawobo melawan Jokowi yang didukung oleh sejumlah mantan petinggi TNI. Dari pertarungan yang terjadi hanya SBY yang mampu menjadi Presiden RI selama 2 periode. Namun secara umum peran purnawirawan TNI dibelakang layar sangat signifikan, kondisi ini dapat dilihat pada 2 periode kepemimpinan Jokowi.

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 tidak terlepas dari peran purnawirawan TNI yang mendaklarasikan diri dalam memberikan dukungan. Dukungan purnawirawan TNI terbelah menjadi dua yaitu faksi yang mendukung Jokowi dan faksi yang mendukung Prabowo. Untuk memperkuat basis kekuatannya Jokowi memasang purnawirawan TNI di jabatan sipil penting, seperti; Kepala Staf Presiden, Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Inteligen Negara.

Halaman : 1 2 3 4

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top