Agar tak Rusak Agenda Ketatanegaraan, Pengamat Harap Putusan PHPU Padang Dipercepat

Penulis -

Jumat, 2 Agustus 2019 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera membacakan putusan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Padang karena berdampak pada masa jabatan 45 anggota dewan setempat yang berakhir pada 6 Agustus 2019.

“Kita berharap MK dapat membacakan putusan lebih cepat sehingga tidak merusak agenda ketatanegaraan yang ada,” kata dia di Padang, Jumat.

Mahkamah Konstitusi sendiri menjadwalkan akan membacakan putusan PHPU pada 6-9 Agustus 2019. Hal ini tentu berdampak pada masa jabatan 45 anggotaDPRD Padang periode 2014-2019 yang habis pada 6 Agustus 2019.

“Kondisi ini tidak benar karena persidangan PHPU dapat merusak jadwal ketatanegaraan yang ada sebaiknya pembacaan putusan ini dilakukan lebih cepat agar anggota DPRD setempat dilantik sesuai dengan jadwal yang ada,” kata dia.

Baca Juga :  Balap Motor Padang Raih 3 Emas di Porprov Sumbar 2026, Dominasi Sejak Kualifikasi

Menurut dia hal ini dapat dilakukan karena jadwal persidangan hanya pembacaan putusan sehingga dapat dilakukan lebih awal lagi.

Ia mengatakan salah satu cara yang paling tepat adalah mendesak Mahkamah Konstitusi membacakan putusan lebih awal karena opsi yang lain tidak mungkin dilakukan seperti perpanjangan masa jabatan dewan atau membiarkan kekosongan masa jabatan anggota dewan.

“Kalau satu atau dua orang dapat dilakukan penggantian antar waktu atau penunjukan pelaksana tugas. Kalau seluruhnya tentu tidak mungkin,” katanya.

Baca Juga :  Kabut Asap Memburuk, Disdikbud Padang Terapkan PJJ untuk PAUD, SD, dan SMP

Ia menyarankan agar kekosongan jabatan anggota DPRD Padang jangan sampai terjadi karena belum adanya putusan MK atas PHPU tersebut.

“Kalau kekosongan masa jabatan tentu itu tidak lazim dan tidak pernah terjadi sebelumnya,” kata dia.

Sebelumnya Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra menyebutkan bisa terjadi kekosongan masa jabatan di DPRD Padang karena jabatan 45 anggota dewan akan berakhir pada 6 Agustus 2019 sementara jadwal putusan akhir sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada 6-9 Agustus 2019.

“KPU Padang tidak dapat melakukan pleno jika belum ada putusan inkrah dari persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Baca Juga :  Hujan Deras Picu Gangguan Pelayanan Air Minum, Sejumlah Intake Perumda Air Minum Kota Padang Terdampak

Menurut dia pemerintah daerah selaku pembuat surat keputusan pelantikan anggota DPRD Padang yakni gubernur dan Kementerian Dalam Negeri selaku perpanjangan tangan presiden harus mencarikan solusi terkait persoalan ini.

Ia mengatakan apabila putusan PHPU keluar setelah tanggal 6 Agustus 2019 tentu status DPRD Padang terjadi kekosongan jabatan atau kekosongan sementara.

Menurutnya, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) juga tidak mengatur adanya perpanjangan masa jabatan anggota MPR,DPR, DPRD dan DPD.

“Ini yang harus dijawab oleh gubernur selaku pembuat SK. Kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Padang untuk menyikapi persoalan ini,” kata dia lagi. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hujan Deras Picu Gangguan Pelayanan Air Minum, Sejumlah Intake Perumda Air Minum Kota Padang Terdampak
Sambut HUT ke-26, FKIKSP Salurkan Bantuan Rp10,23 Juta untuk Panti Asuhan Al Hurul Ain
BPBD Padang Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Kampung Apa Koto Tangah
Pemko Padang Terapkan Antrean Digital Solar Truk di Koto Lalang, Atasi Macet di SPBU Bandar Buat
KAI Divre II Sumbar Perkuat Dukungan Hukum dan Pengamanan Aset melalui PKS dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi
KAI Divre II Sumbar Bersama BRI Dorong UMK Mitra Binaan Naik Kelas dan Berdaya Saing
Fadly Amran Tinjau Pembangunan SDN 01 Pasar Laban, Minta Percepat dan Bangun Tanggul
Kabut Asap Memburuk, Disdikbud Padang Terapkan PJJ untuk PAUD, SD, dan SMP

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:54 WIB

Hujan Deras Picu Gangguan Pelayanan Air Minum, Sejumlah Intake Perumda Air Minum Kota Padang Terdampak

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 18:12 WIB

Sambut HUT ke-26, FKIKSP Salurkan Bantuan Rp10,23 Juta untuk Panti Asuhan Al Hurul Ain

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:26 WIB

BPBD Padang Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Kampung Apa Koto Tangah

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 13:26 WIB

Pemko Padang Terapkan Antrean Digital Solar Truk di Koto Lalang, Atasi Macet di SPBU Bandar Buat

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:42 WIB

KAI Divre II Sumbar Perkuat Dukungan Hukum dan Pengamanan Aset melalui PKS dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Berita Terbaru