Oleh : Adzkia Arif, Mahasiswa Pascasarjan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas
Silap kata presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo agaknya bisa mewakili pemikiran dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Mantan walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Padang pada saat berpidato kunjungan peninjauan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruang Pekanbaru – Padang, Seksi Pekanbaru – Bangkinang, Kota Pekanbaru pada 19 Mei lalu.
Ucapan presiden ini menjadi trending topik di twitter dan menjadi bahan olok-olok warganet. Banyak yang merasa aneh dan bertanya bagaimana bisa presiden sebuah negara bisa salah ucap nama provinsi di negaranya.
Pada hari-hari biasa, kekesalan karena penyebutan “Provinsi Padang” ini hanya dirasakan oleh anak Minang yang merantau di negeri orang. Saat memperkenalkan daerah asal, orang-orang luar banyak yang bingung apa itu Sumatera Barat, akan tetapi akan langsung senyum sumringah saat dikatakan dari Padang. Agaknya branding provinsi yang terkenal dengan masakan rendangnya ini masih kurang gencar sehingga susah untuk dikenali.
Selain menjadi evaluasi bagi Presiden, tentunya hal ini juga menjadi evaluasi penting untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Lekatnya nama Padang untuk penyebutan orang-orang yang berasal dari Sumbar menjadi tanda belum kuatnya branding provinsi ini di kancah nasional. Jangan sampai Sumatera Barat bernasib sama dengan Indonesia yang di beberapa negara masih dikenali orang dengan Bali saja.
Tentunya hal ini menjadi sebuah isu yang menjadi pekerjaan rumah untuk divisi hubungan masyarakat provinsi Sumatera Barat. Branding wisata memang sangat diperlukan, akan tetapi jangan lupa pengenalan nama provinsinya juga harus bagus. Agar saat ada orang luar berkunjung, mereka tau dimana kakinya diinjakkan. Jangan sampai daerah di Sumatera Barat ini dinamai Padang saja seluruhnya oleh orang yang berkunjung.
Mengapa gaung nama Provinsi Sumatera Barat tidak bisa sama seperti DKI Jakarta atau Jawab Barat? Jangan jauh-jauh, kita bisa lihat Provinsi Riau yang lebih baik dalam memperkenalkan nama provinsinya. Pengalaman saya yang pernah merantau ke pulau Jawa, orang mengenal Riau sebagai sebuah provinsi, akan tetapi tidak dengan Sumatera Barat, mereka hanya akan mengangguk paham apabila saya menyebut nama Padang.
*Humas Digital, Tingkatkan Publikasi di Masa Pandemi*
Istilah cyber public relations tentunya tidak terdengar asing lagi, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang perhumasan. Istilah untuk pekerjaan humas berbasis digital ini lahir seiring dengan perkembangan teknologi internet yang begitu cepat. Billboard besar di jalan masuk bandara tidak bisa lagi diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk memperkenalkan nama provinsi Sumbar ke orang banyak. Pekerjaan humas yang berfokus pada strategi konvensional bisa dialihkan kepada sesuatu yang lebih modern. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, orang menjadi semakin akrab dengan teknologi dan media sosial.
Masyarakat sepertinya sudah lebih dekat dengan website, atau media sosial seperti Instagram, twitter, facebook, atau youtube, karena segala informasi bisa di akses dari sana. Fungsi kehumasan seharusnya bisa dikembangkan agar mampu memanfaatkan teknologi dengan baik.
Memang jika dibandingkan, Sumbar belum se-sexy DKI Jakarta atau Jawa Barat untuk mendapatkan publisitas media yang banyak, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Sumbar memiliki segudang daya tarik yang bisa ditonjolkan, budaya, wisata, kekayaan alam hingga tokoh-tokohnya yang banyak berkiprah di kancah nasional, tinggal bagaimana fungsi kehumasan dijalankan dengan maksimal agar daya tarik ini bisa diinformasikan kepada masyarakat luas.
Website dan media sosial milik pemerintah daerah jangan hanya dijadikan untuk melaporkan kegiatan kunjungan dan aktivitas upacara pagi saja. Maksimalkanlah dengan membuat konten-konten menarik, manfaatkan juga keberadaan anak muda yang mampu menciptakan iklim digital berkualitas serta memiliki daya kreativitas tinggi.
Bicara Sumber Daya Manusia, data dari East Ventures mengenai daya saing digital provinsi di Indonesia pada tahun 2021 menyatakan bahwa antar provinsi saat ini sudah mulai merata. Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi 12 dengan skor 34,5, dibawah Sulawesi Utara dengan skor 35,9, posisi pertama tentu saja ditempati oleh DKI Jakarta dengan skor 77,6, disusul oleh Jawa Barat pada posisi kedua dengan skor 57,1.
Namun, yang disayangkan, jumlah pekerja pada Sektor Informasi dan Komunikasi provinsi Sumatera Barat masih belum masuk pada 10 besar Nasional pada tahun 2020. Dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik nasional, 10 besar Provinsi dengan jumlah pekerja di sektor Informasi dan Komunikasi tebesar pada tahun 2020 adalah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan SDM yang mumpuni, apakah pemerintahannya belum berfokus pada sektor ini atau memang pekerja digital tidak berminat untuk mengabdi di Provinsi Sumatera Barat.
Memang tidak mudah, akan tetapi dengan adanya perbaikan sedikit demi sedikit, mulai dari sumber daya manusia, ekosistem digital, dan perhatian pemerintah yang lebih banyak pada sektor kehumasan digital diharapkan mampu mendongkrak publisitas Provinsi Sumatera Barat di kancah nasional hingga internasional. Sehingga kedepannya Sumatera Barat menjadi nama provinsi yang dikenali, termasuk oleh presidennya sendiri. (***)
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
