Oleh : Fitri Yenti
Komisioner KPU Tanah Datar
Virus Corona covid-19 telah mengguncang semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh dunia. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya melanda. Tidak hanya membunuh masyarakat, stabilitas perekonomian negarapun menjadi morat marit, hingga berimbas kemana-mana.
Tidak terkecuali proses berdemokrasi bangsa Indonesia juga menerima imbas pandemic. Pikiran, tenaga, keuangan Negara semuanya harus terfokus pada penangan covid-19 ini. Semua pihak pemerintah dan rakyat harus bersatu saling bahu membahu menyelamatkan negeri ini dari wabah mematikan.
Di tengah situasi rumit seperti ini, kehidupan berdemokrasi tentu tak bias diabaikan begitu saja, ini harus menjadi pemikiran bersama dan mesti dicarikan jalan keluarnya. Karena bagaimanapun keberlangsungan demokrasi semestinya harus tetap berjalan, untuk menjaga stabilitas politik di Negara ini.
Sebagaimana kita tahu, tahun ini adalah tahun resesi bagi sejumlah daerah yang habis masa jabatan kepala daerahnya, baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Dalam Peraturan KPU N0. 15 yang telah diubah sebanyak dua kali, tentang Tahapan Progran dan jadwal penyelenggaran Pemilihan serentak Th 2020, sudah ditetapkan pemungutan suara dilaksanakan tgl 9 September 2020. Terdapat 270 daerah di Seluruh Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak th 2020.
Tahahapan demi tahapan sudah dijalankan oleh penyelenggara dari Pusat sampai Daerah. Tiba-tiba serangan Covid-19 tanpa ampun menyerang dunia termasuk Indonesia. KPU pun akhirnya harus menunda beberapa tahapan pilkada hingga wabah ini mereda demi penghentian penyebaran virus berbahaya ini. Serta demi menjaga keselamatan penyelenggara pemilu dan seluruh rakyat Indonesia. Karena tak bisa dipungkiri, tahapan pemilu yang akan dilaksakan akan bersentuhan langsung dan melibatkan banyak orang.
Ini memang situasi yang berat bagi semua, dalam Rapat Dengar Pendapat yang diadakan DPR RI Komisi II 14 april 2020 yang lalu bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghasilkan dua kesepakatan.
Kesepakatan pertama: Penundaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksaaan lanjutan Pilkada serentak th 2020, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir penanganan pandemic covid-19. Sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada serentak 2020.
Kesepakatan kedua: Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi no.55/PUU-XVI/2019 dan evaluasi terhadap keserentakan pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan satu (1) tahun yaitu, di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya. Yang nanti akan menjadi bagian dalam perubahan Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perpu.
Hari ini (22 April) 2020, delapan hari sejak RDP itu dilaksanakan yaitu tgl 14 April 2020. Perpu belum juga keluar. Dalam diskusi virtual yang saya ikuti tanggal 5 April lalu bersama Perludem, Ketua KPU RI menyampaikan harapan kepada pemerintah bulan ini (April) 2020 Perpu sudah diterbitkan, agar proses penundaan pilkada ini menjadi legal secara hukum.
Sementara waktu yang terus berjalan, pemerintah memang harus didorong bisa segera mengeluarkan Perpu yang akan menjadi payung hukum penundaan pelaksanaan pilkada ini. Selain sebagai legalitas hukum penundaan tentu saja ini penting demi menghindari resiko politik yang lebih besar seperti legitimasi pejabat daerah yang akan masuk masa kadaluarsa.
Sementara situasi sekarang belum bisa diprediksi entah kapan pandemic ini berakhir. Bahkan di sejumlah daerah sudah diberlakukan (Pembatasan Sosial Berskala Besar) PSBB untuk menekan perkembangan virus covid-19. Termasuk di Sumatera Barat sendiri, hari ini adalah hari pertama diberlakukannya PSBB hingga 5 Mei 2020 nanti.
Jika menilik dari hasil Rapat dengar Pendapat para pengambil kebijakan, poin satu, jika pandemic ini belum berakhir, Kemungkinan kesiapan pelaksanaan pilkada akan bisa dilakukan tgl 9 Desember 2020 tentu sangat kecil.
Namun dibalik itu semua, jika pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, sebagai penyelenggara KPU harus tetap optimis mampu melakukan tugas yang akan jauh lebih berat dan kompleks dalam situasi luar biasa ini. Kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kali ini harus berlipat-lipat dari sebelumnya. Secara fisik (kesehatan), pikiran, tenaga dan juga kemampuan mengkoornidir pekerjaan teknis dalam tahapan harus dilakukan dengan sangat baik, tepat dan maksimal.
Sejarah akan mencatat jalan berliku menuju Pemilihan Serentak di tengah wabah Virus Corona Covid-19 akan menjadi ujian dan tantangan terberat KPU dalam membuktikan kesungguhananya mengabdi menjalankan amanat sebagai penyelenggara pemilu. Dengan kondisi serumit apapun, Profesionalitas tetap adalah yang utama. Tapi tentu saja segala instrument pendukung pelaksanaan pilkada di masa pandemic ini harus memadai. Agar pada ahirnya tidak menjadi sia-sia dan berakibat fatal bagi keberlangsungan Negara.(*)
















