Padang, Prokabar – Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera membacakan putusan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Padang karena berdampak pada masa jabatan 45 anggota dewan setempat yang berakhir pada 6 Agustus 2019.
“Kita berharap MK dapat membacakan putusan lebih cepat sehingga tidak merusak agenda ketatanegaraan yang ada,” kata dia di Padang, Jumat.
Mahkamah Konstitusi sendiri menjadwalkan akan membacakan putusan PHPU pada 6-9 Agustus 2019. Hal ini tentu berdampak pada masa jabatan 45 anggotaDPRD Padang periode 2014-2019 yang habis pada 6 Agustus 2019.
“Kondisi ini tidak benar karena persidangan PHPU dapat merusak jadwal ketatanegaraan yang ada sebaiknya pembacaan putusan ini dilakukan lebih cepat agar anggota DPRD setempat dilantik sesuai dengan jadwal yang ada,” kata dia.
Menurut dia hal ini dapat dilakukan karena jadwal persidangan hanya pembacaan putusan sehingga dapat dilakukan lebih awal lagi.
Ia mengatakan salah satu cara yang paling tepat adalah mendesak Mahkamah Konstitusi membacakan putusan lebih awal karena opsi yang lain tidak mungkin dilakukan seperti perpanjangan masa jabatan dewan atau membiarkan kekosongan masa jabatan anggota dewan.
“Kalau satu atau dua orang dapat dilakukan penggantian antar waktu atau penunjukan pelaksana tugas. Kalau seluruhnya tentu tidak mungkin,” katanya.
Ia menyarankan agar kekosongan jabatan anggota DPRD Padang jangan sampai terjadi karena belum adanya putusan MK atas PHPU tersebut.
“Kalau kekosongan masa jabatan tentu itu tidak lazim dan tidak pernah terjadi sebelumnya,” kata dia.
Sebelumnya Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra menyebutkan bisa terjadi kekosongan masa jabatan di DPRD Padang karena jabatan 45 anggota dewan akan berakhir pada 6 Agustus 2019 sementara jadwal putusan akhir sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada 6-9 Agustus 2019.
“KPU Padang tidak dapat melakukan pleno jika belum ada putusan inkrah dari persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi,” kata dia.
Menurut dia pemerintah daerah selaku pembuat surat keputusan pelantikan anggota DPRD Padang yakni gubernur dan Kementerian Dalam Negeri selaku perpanjangan tangan presiden harus mencarikan solusi terkait persoalan ini.
Ia mengatakan apabila putusan PHPU keluar setelah tanggal 6 Agustus 2019 tentu status DPRD Padang terjadi kekosongan jabatan atau kekosongan sementara.
Menurutnya, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) juga tidak mengatur adanya perpanjangan masa jabatan anggota MPR,DPR, DPRD dan DPD.
“Ini yang harus dijawab oleh gubernur selaku pembuat SK. Kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Padang untuk menyikapi persoalan ini,” kata dia lagi. (*/mbb)
















