Padang, Prokabar – Usai mendemo kepala sekolahnya dan mendatangi DPRD Sumbar guna menyampaikan aspirasi, aktivitas siswa di di SMA Negeri 5 Padang kembali normal. Bahkan pada Rabu (13/3) dilaksanakan ujian.
Berdasarkan pantauan di lapangan para siswa melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) untuk kelas 10 dan 11 serta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) bagi siswa kelas 12.
Siswa di SMA N 5 Padang tetap mengikuti ujian yang telah dijadwalkan meskipun tuntutan agar kepala sekolah mundur dari jabatan belum dipenuhi.
”Kami tetap mengikuti ujian yang sudah dijadwalkan sekolah, kami tetap sportif meskipun tidak suka,” kata perwakilan OSIS SMA Negeri 5 Fiqry Nugraha.
Meskipun siswa sudah mengadu ke DPRD Sumbar mengenai masalah yang terjadi, Kepala SMA N 5 Padang, Yenni Putri, yang akrab dipanggil bunda, tetap hadir di sekolah.
“Tadi pagi ketika sampai di sekolah, kami tetap salaman sama bunda, jadi walaupun kami sudah melakukan demo tapi tetap memegang karakter sebagai seorang siswa yang menghormati gurunya,” ujarnya.
Fiqry juga menjelaskan bahwa ketika melapor ke DPRD Sumbar, ia sudah menjelaskan poin yang menjadi alasan mengapa para siswa menuntut kepala sekolah mundur.
Untuk menjawab aspirasi dari siswa SMA N 5 Padang, sebanyak 12 orang Tim Pencari Fakta (TPF) dari Dinas Pendidikan diturunkan untuk menggali fakta di lapangan mengenai penyebab aksi demo yang dilakukan siswa.
Dalam melakukan proses investigasi mengenai masalah ini, Tim Pencari Fakta juga melibatkan berbagai pihak seperti guru dan siswa.
Pada Rabu siang terpantau Tim Pencari Fakta sedang melakukan wawancara dengan siswa untuk mengetahui lebih dalam persoalan yang terjadi.
Sebelumnya ratusan siswa SMA 5 Kota Padang, mengadukan kepala sekolah Yeni Putri kepada DPRD provinsi itu agar diberhentikan dari jabatannya karena ada kejanggalan terkait tidak adanya transparasi terkait dana komite sekolah.
Ketua Osis SMA 5 Padang Iqbal saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Sumbar di Padang, Selasa mengatakan pihaknya datang ke DPRD menyuarakan tuntutan mereka agar Kepala SMA 5 Padang diberhentikan dari jabatannya.
Menurut dia ada beberapa poin yang disampaikan kepada anggota DPRD Sumbar yaitu kepala sekolah lebih mengutamakan kegiatan yang membuat nama pribadinya terangkat daripada sekolah, prestasi akademik SMA 5 menurun, siswa ditugaskan memungut uang komite ke seluruh kelas, kepala sekolah tidak transparan kepada siswa, guru dan wali murid dan lainnya.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat meminta siswa dan para guru untuk tetap melaksanakan aktivitas belajar mengajar seperti biasa karena dalam minggu depan siswa melaksanakan ujian semester.
Hidayat menegaskan akan mendesak Dinas Pendidikan soal tumpang tindihnya pengelolaan dana BOS, BOP dan dana dari komite. Menurut dia selama ini kerap terjadi tumpang tindih dan dirinya berjanji akan menyelesaikan, namun tentu butuh waktu.(*/mbb)
















