Pessel, Prokabar – Kepala sekolah dan guru di setiap sekolah yang tersebar di daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dilarang memegang dan menjadi bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kebijakan ini demi menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS di sekolah,” ungkap Sekda Pessel, Erizon, Rabu (26/12) usai melantik tiga kelapa sekolah di kantor BKPSDM.
“Apapun alasannya kepala sekolah dan guru tidak diperkenankan menjadi bendahara BOS. Mereka sebaiknya fokus pada tugas mereka mengajar dan menjadi manajerial di lembaga sekolah dipimpin,” ujarnya.
Lanjut Erizon mengatakan, kepala sekolah dan guru, seyogiyanya, lebih fokus dalam menjalankan tugas. Guru fokus mengajar siswa dalam peningkatan mutu dan kualitas peserta didiik.
Sementara kepala sekolah sebagai tugas tambahan selain mengajar di ruang kelas siswa juga menatakelola manajemen lembaga sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih maju dan bermutu.
Petugas bendahara BOS, lanjutnya, sebaiknya menugaskan tenaga administrasi di bagian tata usaha yang memahami tentang ilmu ekonomi dan juga administrasi lainnya.
Dengan demikian, kepala sekolah tetap memantau selaku penanggungjawab di sekolah agar dana BOS tepat sasaran, dan tidak melanggar petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari penggunaan dana tersebut.
“Kepsek harus memahami dan koordinasi antara bendahara dan komite sekolah sehingga ada satu pemahamaman pemanfaatan dana BOS sehingga dana BOS itu lebih transparan,” tutupnya.(min)
















