Jakarta, Prokabar — Dugaan proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD dilaksanakan oleh rekanan yang direkomendasi oknum oknum anggota dewan, terus menjadi rahasia umum. Termasuk di beberapa wilayah Sumbar.
Di Malang, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota setempat, resmi ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka dilakukan beberapa tahap buntut kasus yang menjerat Wako non aktifnya.
Wakil Ketua KPK Inspektur Jendral Polisi (Purn) Basaria Panjaitan meminta, tidak ada praktik-praktik intervensi proyek tersebut, yang dapat membuka ruang permainan antara eksekutif dan legislatif. Rasuah.
“Perkiraannya begitu,” kata Basaria, saat disinggung Prokabar.com soal dugaan maraknya praktik yang sama di Malang, terjadi di sejumlah daerah. KPK membuka sinyal, akan mengejar kasus serupa.
Basaria Panjaitan meminta publik, tidak takut melaporkan praktik dugaan rasuah serta korupsi yang terjadi di daerah daerah. Dia juga mengingatkan, agar setiap gratifikasi dilaporkan. “Tak perlu takut,” sebut Basaria yang hari ini ada agenda kerja ke Papua.
Sebenarnya tak perlu dilaporkan, KPK cukup meminta buku babon APBD per daerah. Praktik pokir alias pokok pikiran adalah proyek yang ditentukan oleh anggota dewan tapi dilaksanakan oleh SKPD. Di Indonesia yang boleh melaksanakan proyek hanyalah pemerintah, bukan wakil rakyat. (vbm)
