Oleh:
Rudy Rinaldy (Kepala Dinas Kominfotik Sumatera Barat) dan
Yosi Suryani (Politeknik Negeri Padang)
Model transfer pricing ala Singapura Adalah kesepakatan harga jual komoditi ekspor yang ditentukan sendiri oleh perusahaan yang berada dalam grup yang sama. Hasil perut bumi Indonesia dijual ke perusahaan sendiri di Singapura dengan harga yang sengaja dimurahkan.
Lalu perusahaan lain yang masih berada dalam satu grup menjual produk tersebut ke seluruh dunia dengan harga yang jauh lebih mahal. Akibatnya bagi Indonesia : untung kecil (rugi), dan pajak yang masuk ke kas negara relatif kecil.
Sedangkan bagi Singapura, untungnya jauh lebih besar, dengan pajak disana yang nominalnya kecil.
Kenapa Singapura menjadi sorotan ?
Ada tiga penting yang harus diingat :
1. Tarif pajak dan Insentif : di Singapura pajak korporat sebesar sekitar 17%, tetapi dengan insentif yang berlipat maka pajak tersebut bisa dibawah 10%. Sedangkan di Indonesia sebesar 22%.
2. Jaringan Tax Treaty : Singapura telah memiliki 90 lebih perjanjian pajak dengan negara lain sehingga lebih mudah mengatur aliran kas tanpa dikenai pajak berganda.
3. Kerahasiaan dan Kemudahan : mendirikan perusahaan trading di Singapura sangat mudah
Hasil tambang batu bara dan sawit kita dijual murah ke afiliasi yang berada di Singapura. Lalu mereka mengolah sedikit menjadi produk hilirisasi dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal.
Kita hanya kebagian limbah dengan pungutan pajak yang kecil. Bahkan berdasarkan Tax Justice Network Report, Indonesia menderita kerugian mencapai antara SGD 4 – 5 Miliar per-tahun.
Tetapi ini bukan karena Singapura yang ‘jahat’ atau ‘nakal’, tetapi lebih kepada perusahaan kita yang memanfaatkan Singapura sebagai lumbung untuk meraih keuntungan.
Neraca Perdagangan Sumatera Barat vs Singapura
Berdasarkan data BPS periode Januari – Agustus 2026, total impor Sumbar sebesar US$ 784,48 Juta (naik sekitar 123% pada periode yang sama tahun lalu). Dari total tersebut, kita impor sebesar US$ 446,89 Juta dari Singapura (sekitar 57% total import), disusul Malaysia sebesar US$ 14,29 Juta (1,82% total import).
Dari total import tersebut, sebesar 83,43% yang kita impor dari Singapura adalah Bahan Bakar Mineral (HS 27) yaitu BBM dengan RON 90 keatas. Sisanya sekitar 16% adalah ampas makanan ternak dan pupuk.
Paling tidak ada 3 hal yang membuat kita sangat miris :
1. Sumbar import BBM dari negara yang tidak punya sumur minyak. Singapura cuma punya kilang dan tangki. Minyak mentah dari Indonesia dan Timur Tengah dikirim ke Singapura lalu diolah. Hasil olahan tersebut dijual lagi ke kita dengan margin yang sangat besar.
2. Kita ekspor bahan mentah, tetapi impor barang jadi. Sumbar ekspor CPO dan sawit, tetapi impor BBM dari Singapura yang harganya sudah lebih dari 3 kali lipat.
3. Pelabuhan Teluk Bayur hanya menjadi pelabuhan bongkar, bukan pusat nilai tambah. Kita bayar US$ 446,89 Juta setiap tahun ke Singapura cuma untuk beli BBM yang sebenarnya bisa kita olah sendiri apabila kita memiliki kilang.
4. Adanya ketergantungan terhadap kapal asing (kapal tanker). Terutama ekspor curah yang mencerminkan realitas makro logistik maritim di Sumbar, sehingga waktu tunggu kapal pengangkut komoditi ekspor menjadi lama.
Sampai pada tahap ini terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya peran Singapura sangat ‘keren’ padahal sebenarnya mereka adalah ‘tengkulak’ murni.
Mereka tidak memiliki tanaman sawit tetapi menjadi pedagang CPO terbesar didunia. Mereka juga tidak punya minyak bumi tetapi menjadi trader terbesar di Asia. Dan mereka juga tidak punya hutan, sehingga bebas dari tuduhan penyebab kabut asap akibat karhutla.
Untuk mengimbangi ‘kekalahan telak’ kita tersebut, tidak berlebihan jika kita mengusulkan perusahaan-perusahaan yang memiliki saham terbesar pengolahan sawit harus punya Head Quarter (Kantor Pusat) di Indonesia, bisa di Sumatera Barat, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Selama kilang, trading dan head quarter finansialnya berada di Singapura, maka Sumbar akan terus import BBM dari Singapura, padahal uangnya kita tahu berasal dari sawit.
Sumatera Barat : Provinsi dengan hilirisasi yang belum selesai.
Fakta :
a. Kita punya sawit, gambir dan karet, tetapi kita ekspor melalui Belawan di Sumatera Utara dan Dumai di Riau, dan harganya pun ditentukan oleh Singapura dan Kuala Lumpur.
b. Import BBM kita melalui trader di Singapura yang harganya ditentukan oleh Singapura
Sebagai daerah otonom, ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk melawan dominasi dan ‘kedigdayaan’ Singapura tersebut :
1. Merubah Pelabuhan Teluk Bayur bukan hanya menjadi pelabuhan bongkar muat : berapa besarnya devisa yang bocor cuma untuk impor BBM dari Singapura ? Angka ini akan mendorong Sumbar untuk menyiapkan suatu kajian ke Pemerintah Pusat bahwa kita butuh kilang mini atau fuel terminal sendiri.
2. Mendorong terbentuknya BUMD Energi : Ada PT. Pembangunan Aceh di Provinsi NAD, dan ada PT. Riau Petroleum di Provinsi Riau. Ini bisa dijadikan contoh untuk membentuk BUMD Energi (misal : PT. Sumbar Energi), yang akan ikut ambil bagian dari trading BBM. Bukan semuanya diserahkan ke Pertamina Patra Niaga dan trader lainnya yang ada di Singapura.
3. Literasi Publik tentang Hilirisasi Rakyat : Kawula muda Sumbar harus tahu bahwa jika membeli BBM di SPBU, hampir US$ 0,5 itu uangnya mampir dulu ke Singapura. Karena itu program hilirisasi rakyat harus menjadi Gerakan Rakyat untuk memperoleh added value dari setiap produk yang dihasilkan.
Transformasi Pelabuhan Teluk Bayur :
Dari Bongkar/Muat menjadi Pusat Nilai Tambah.
Berdasarkan data BPS diatas dapat kita pahami bahwa ada uang sebesar sekitar Rp. 7 T setiap tahun adalah uang yang kita kirim ke Singapura untuk mengimpor BBM. Sebenarnya ini bukan soal sudut pandang ekonomi semata tetapi soal harga diri.
Pelabuhan Teluk Bayur adalah gerbang utama yang menajdi marwah Sumatera Barat. Jangan sampai pintu utama kita justru dijaga oleh orang lain dan kemudian mengeruk keuntungannya.
Tugas kita berikutnya adalah mengubah Pelabuhan Teluk Bayur kebanggaan Ranah Minang dari Pelabuhan Bongkar Muat saja menjadi Pelabuhan dengan peran yang lebih luas dan besar yaitu Pelabuhan yang mampu ‘mencetak uang’ buat Sumbar.
Milestone :
1. Jangka Pendek : Amankan Devisa
Yaitu dengan membangun Integrated Fuel Terminal dan Pembentukan BUMD Energi di Teluk Bayur (bisa kita beri nama PT. Sumbar Energi).
Selama ini kita impor BBM dari trader di Singapura karena kita tidak memiliki tangki timbun dan kilang penyangga yang cukup di Sumbar, sehingga kita sangat tergantung kepada Dumai dan Singapura. Jika kita memiliki kedua fasilitas tersebut kita bisa beli BBM langsung dari Kilang Minyak di Dumai atau dari Balongan, sehingga tidak perlu melalui trader yang ada di Singapura. Kita bisa menghemat devisa setara dengan Rp. 1 T – Rp. 2 T setiap tahunnya.
Paralel dengan itu, BUMD Energi milik kita akan memperoleh trading fee yang selama ini diraup oleh Singapura.
Oleh karena itu kita harus mendorong bersama Pertamina, Pelindo dan BUMD Energi untuk membangun tangki timbun dengan kapasitas 10.000 KL di Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.
2. Jangka Menengah : Membalikkan Alur Ekspor.
Aktifitas ekspor CPO dan gambir harus melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Selama ini CPO Sumbar sebagian banyak keluar melalui Pelabuhan Dumai dan Belawan. Oleh karena itu perlu dikeluarkan kebijakan insentif pungutan (misalnya) kapal yang memuat CPO melalui Teluk Bayur diberi discount sebesar 30%. Sejalan dengan itu kita harus siapkan CPO Bulking Station dan Pabrik Refinery Mini di Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.
3. Jangka Panjang : Menjadikan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Hub Logistik Pantai Barat.
Ini untuk menyambut selesainya pembangunan Tol Pekanbaru – Padang yang akan kita samakan dengan fungsi Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Tol Laut Pantai Barat.
Jika Tol Pekanbaru – Padang sudah fungsional tetapi Pelabuhan Teluk Bayur tidak berfungsi sebagai Hub-nya, maka barang-barang produksi Sumbar akan tetap mutar melalui Selat Malaka terus ke Singapura.
Sumbar harus berani mengusulkan ke Presiden untuk menjadikan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Main Port sisi Barat Pulau Sumatera, yang terkoneksi langsung ke India dan Timur Tengah tanpa harus transit dulu ke Singapura.
Selanjutnya kita dapat pula mengusulkan pemberlakuan Status Kawasan Berikat atau Free Trade Zone Terbatas (FTZ Terbatas) khusus untuk industri hilirisasi (minyak goreng, karet, dan sebagainya).
Mampukah Sumbar Menyaingi Singapura ?
Sebuah pertanyaan mengelitik yang semua orang mungkin akan menertawakan kita. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah mampukah kita menjadi antithesis Singapura ?
Visi Sumbar 2045 mungkin bisa kita arahkan pada agenda yang bukan kaleng-kaleng, mengingat Sumbar memiliki banyak sumber daya pertanian (utamanya) dan peluang lainnya. Singapura sangat digdaya karena mereka menerapkan 3 kunci utama : Trading, Transit dan Trust.
Oleh karena itu keywords untuk bisa menjadi antithesis Singapura terletak pada :
1. Hulu: bukan hilir saja.
Singapura tidak punya hulu, dan hanya berperan di hilir saja. Mereka tidak punya tambang dan sawit. Kekuatan kita adalah kita punya hulunya, kita punya barangnya. Selama kita pegang dan kendalikan hulunya maka Singapura akan butuh kita selamanya. From Hulu Ownership to Global Power, cita-cita kita mengarah kesana.
2. Hilirisasi : bukan ekspor bahan mentah.
Kedepan jangan jual CPO tetapi jual minyak goreng, biofuel, kosmetik dan lain-lain. Jangan jual gambir mentah tetapi jual produk farmasi, tinta, pewarna, dan lain-lain. Nilai tambahnya akan menjadi milik Sumbar, bukan di Orchard Road. Ini bisa mendunia dengan slogan hilirisasi ranah minang.
3. Hub : bukan Spoke (jari—jari).
Selama berpuluh tahun lamanya Teluk Bayur statusnya hanya sebagai spoke, Hub-nya berada di Singapura. Dengan peran sebagai hub, kapal-kapal dari Pelabuhan Teluk Bayur langsung berlayar ke Jeddah, India, dan lain-lain, tanpa harus transit dulu di Singapura. Jika ini dapat diwujudkan maka Singapura mulai menangis.
4. Halal Hub : senjata utama Sumbar
World’s Halal Hubfrom Ranah Minang. Singapura tidak akan pernah bisa menjadi Halal Hub kelas dunia, tetapi Sumbar mampu untuk itu. Rendang halal, CPO halal, kosmetik halal, dan lain-lain. Jika Sumbar ditunjuk sebagai pemegang sertifikat halal global maka semua barang harus melewati Sumbar dulu untuk mendapatkan sertifikat halal.
5. Human Capital : SDM maritim dan SDM digital.
Singapura memang luar biasa dan sangat advance. Populasinya sekitar 6 juta orang dan semuanya produktif. Dengan slogan Anak Mudo Maritim Digital, kita kampanyekan anak-anak muda Sumbar jangan hanya cuma menjadi tik-tokers saja, melainkan mampu menjadi trader CPO digital, atau menjadi ahli logistik pelabuhan, atau menjadi ahli sertifikat halal, dan lain-lain.
Kalau dahulu kita menjadi kuli di kebun milik kita sendiri, besok lusa kita harus mampu menjadi juragan di Pelabuhan milik kita sendiri.
















