Bukittinggi, Prokabar – “Barang siapa yang melepaskan sesuatu kesusahan seseorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan dirinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat…. Allah senantiasa menolong hamba-NYA selama hamba- NYA itu suka menolong saudaranya (HR. Muslim, kumpulan Hadis Arba’in An Nawawi ke 36).
Kutipan tersebut menjadi awal pembukaan materi dari Konsultan Usaha Desa, Muhammad Najib memotivasi 140 orang Pengelola BUMNag atau BUMDes Se-Sumatera Barat, Di Bukittinggi Selasa (17/7). Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW sebagai landasan utama melakukan sebuah usaha atau pekerjaan berdampak pada semua orang, tidak untuk individu semata.
Begitu pula pengelolaan BUMNag di Nagari atau Desa. Sebuah sistem mengacu Sosial Enterprise, yakni suatu cara menyeimbangkan aspek bisnis dengan aspek sosial pada suatu kesempatan.
Najib melanjutkan, BUMNag harus bisa menjadi penyokong usaha, membuka lapangan pekerjaan dan berdampak besar peningkatan ekonomi masyarakat. Bukan sekedar mencari keuntungan atau bisnis semata.
“Untuk mencari peluang yang tepat itu, seorang Walinagari dan perangkatnya harus cerdas mendapatkan peluang dari masalah atau persoalan dalam nagari,” kata Najib.
Contohnya adanya masalah pemenuhan kebutuhan di tengah masyarakat, namun belum dapat teratasi. Seperti Bahan pokok beras, cabe, jasa pengolahan sampah, air atau potensi wisata. Diawali dari Surve Pasar. Dari hasil surve, baru peluang usaha bisa ditentukan dan dijalankan.
“Analisis rantai nilai berdasarkan kebutuhan pasar internal (lokal) dan pasar diluar desa harus dikuasai lebih dahulu. Bertujuan mensukseskan usaha yang akan dibuat BUMNag suatu Nagari nantinya,” terang Dirut Konsultan Usaha Desa tersebut.
Lebih Detil lagi, Pendiri BUMDesa ID, Rudy Suryanto menerangkan sebelum mengelola BUMDes, Walinagari beserta Pengelola dan seluruh komponen masyarakat harus paham dulu apa itu BUMDes. Terutama dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87. Tata Kelola BUMDes Harus Proposional dan profesional, sehingga tidak ada kekacauan dalam pengelolaan.
“Filosofinya didasari nasip desa tidak akan berubah kecuali warga desa itu sendiri yang merubahnya. Semangat kolektif atau bergotong rotong, serta semangat memberi lebih baik daripada menerima adalah hal paling utama menjalankan sebuah Tata Kelola BUMDes,” tuturnya.
Lebih lanjut, Pemerintahan Desa dan BUMDes dianggap sukses ketika mampu membebaskan nelayan dan petani dari rentenir, tangkulak atau Lintah Darat.
“Sistem Demokrasi Ekonomi (Sosial Enterprise) ini adalah buah hasil pemikiran Mohammad Hatta. Bapak Negarawan yang berasal dari Masyarakat Sumatera Barat. Dan pengembangan keterampilan melahirkan terobosan BUMDes yang gencar dilakukan Pemerintah Pusat saat ini,” lanjut Rudy.
Ada keistimewaan dari BUMDes yakni memiliki Perdes kedaulatan ekonomi, kekuasaan tertinggi ditangan Mendes dan kepemilikan minimal 60 persen pemerintah desa.
Pada tata kelola pengurus harus memiliki Mental Wirausaha bukan Mental Bisnis. Perbedaannya Mental Wirausaha memiliki kemampuan mengenal peluang sebelum orang lain melihat. Tata Kelola ini lebih mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan individu atau kelompok semata.
Sedangkan Mental Bisnis memiliki kemampuan mengenal peluang menjadi Bisnis atau orentasi omset pendapatan. Seringkali mengabaikan rasa dan kesejahteraan bersama.
Rudy mencontohkan peluang usaha seperti peluang sosial pengelolaan sampah, air bersih, irigasi atau Listrik. Ada juga usaha wisata desa alam dan budaya. Pengolahan prukades (produk unggulan kawasan pedesaan), perdagangan dan jasa lainnya.
Selain Tata Kelola secara struktural Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan juga harus proposional dan disiplin. “Perencanaan memilah belanja modal dengan operasional, pintar menyusun RAB, singkronisasi pagu, dan pengesahan Anggaran setahun serta tertip pembukuan dan administrasi penting dijaga untuk menuju kesuksesan,” tutupnya. (rud)
















