Tanah Datar, Prokabar – Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar segera mempercepat realisasi dan serapan anggaran. Penegasan itu disampaikan saat pelantikan pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, di Gedung Indojolito, Senin (24/8/2026) lalu.
Percepatan realisasi TKD menjadi perhatian serius karena tingkat serapan anggaran masih rendah. Serapan TKD sebelumnya berada dikisaran 16 persen dan saat ini meningkat menjadi sekitar 18 persen. Namun, angka tersebut dinilai masih jauh dari target yang diharapkan.
“Semua OPD yang memegang TKD ini agar segera merealisasikan karena masyarakat membutuhkan, dan jangan ragu-ragu untuk mengeksekusi,” tegasnya.
Ia meminta anggaran yang telah tersedia segera direalisasikan melalui program dan kegiatan sesuai ketentuan. Kendala administrasi maupun teknis, menurutnya, harus segera dicarikan solusi agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
Secara khusus, Bupati menyoroti sejumlah OPD yang memiliki porsi TKD cukup besar, di antaranya sektor pertanian, pekerjaan umum, serta perumahan dan lingkungan hidup. Ia meminta OPD tersebut memperkuat koordinasi dan soliditas tim agar kegiatan yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan.
“TKD-nya besar seperti Pertanian, PU dan Perkim LH itu segera direalisasikan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurut Bupati, percepatan serapan anggaran penting untuk memastikan program pembangunan berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh kepala OPD diminta bekerja lebih cepat serta tidak ragu mengambil langkah sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan anggaran sekitar Rp126,87 Milyar dana TKD yang dialokasikan untuk pemulihan pascabencana dan Infrastruktur Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2026, Bupati berharap seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan sesuai target hingga akhir tahun.
“Saya kasih waktu cepat, kalau enggak silakan Kepala OPD mengundurkan diri kalau enggak sanggup untuk melaksanakan itu,” tegas Bupati.
Bupati juga mendorong OPD memanfaatkan pendampingan dari Kejaksaan apabila membutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada jajaran pelaksana untuk menjalankan kegiatan sesuai aturan dan tidak mengalami keterlambatan. (*/Eym)
