Tanah Datar, Prokabar – Kantor Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun menjadi pusat pemeriksaan oleh tujuh jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar pada Senin, 27 Oktober 2025. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menggali keterangan dari para pekerja proyek pembangunan fisik tahun 2024 yang dibiayai dana desa, serta menelusuri pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), sumbangan perantau, hingga dana kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk pengelolaan rekening pembangunan masjid dan bantuan anak yatim.
Ketua BPRN Gurun, Irwan Dt Paduko Boso, menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama dua hingga tiga hari, tergantung kehadiran para pihak. Namun, pada hari pertama, pemegang proyek irigasi, Isnaldi, berhalangan hadir karena sedang berada di Aceh.
“Kami akan panggil ulang yang bersangkutan. Kami berharap semua pihak kooperatif agar tidak menghambat proses penyidikan yang sedang didalami Kejaksaan terkait pemanfaatan dana desa,” ujar Irwan, yang juga mantan polisi di wilayah hukum Tanah Datar.
Pemeriksaan ini sempat terkendala pemadaman listrik di ruang BPRN, sehingga proses berlangsung dalam kondisi “bakalam kalam” (gelap). Irwan memohon maaf atas kendala ini, sembari menyinggung bahwa listrik di ruang BPRN dan taman kanak-kanak telah diputus dan dialihkan ke kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), bekas kantor wali nagari.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan hal ini ke pemerintahan nagari, tetapi tidak ada tanggapan,” keluhnya.Kehadiran aparat penegak hukum di Nagari Gurun menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendambakan pengelolaan dana desa yang transparan dan berkeadilan di empat jorong. BPRN menegaskan bahwa dana desa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nagari, bukan dikerjasamakan dengan nagari lain. “Nagari harus mampu menggali potensi lokal, mendukung program ketahanan pangan, dan prioritas pemerintah lainnya,” tegas Irwan.
BPRN juga menyoroti buruknya pemeliharaan gedung balairung yang kini dipinjam sebagai kantor wali nagari. “Tiang teras sudah rusak dan berpotensi runtuh, tapi tidak pernah diperbaiki. Harus menunggu ada korban dulu?” kritiknya.
Menjelang akhir 2025, BPRN berharap semua kegiatan nagari memberikan efek ganda, tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia, ketahanan ekonomi keluarga, kapasitas bundo kanduang, kegiatan pemuda, serta profesionalisme perangkat nagari dan BPRN. “Pemerintahan nagari harus berjalan dengan musyawarah mufakat, terbuka, dan berkeadilan. Jangan main-main dengan amanah ini,” tegas Irwan, mengacu pada imbauan mantan Ketua BPRN, Eldiman, yang sempat viral melalui video di wilayah Tanah Datar.
Pemeriksaan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel, membawa manfaat nyata bagi masyarakat Nagari Gurun.
















