Jakarta, Prokabar- Bupati Tanah Datar Eka Putra menyebut jika program yang dijalankan dalam kurun waktu 2021 sampai 2022 telah berhasil menjadikan Tanah Datar menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinannya terendah diantara kabupaten lainnya di Sumatera Barat dengan persentase 4,44%, sedangkan provinsi berada di angka 6,04%.
Hal ini disampaikan saat dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2022, di Hotel Balairung Jakarta Timur, Kamis (6/10).
Terkait dengan target 0% terhadap kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dikatakan Eka Putra, saat ini Tanah Datar berada di angka 0,18% dan ditargetkan pada tahun 2023 Tanah Datar sudah bebas dari kemiskinan ekstrem atau sudah 0%.
“Itukan data dari BPS, alhamdulillah Saya senang sekali tadi kita di tingkat kabupaten se Sumatera Barat berada di nomor satu dengan persentase 4,44% diatas provinsi. Kalau kita lihat data tadi bahkan ada kabupaten yang tingkat kemiskinannya mencapai 14% lebih. Ini bisa kita capai tentu berkat kekompakan antara Bupati, Wakil Bupati serta seluruh OPD yang secara bersama-sama dengan kerja keras dan kerja ikhlas untuk menjalankan program guna menekan angka kemiskinan di kabupaten Tanah Datar,” ucap Eka Putra.
Selain itu, dalam penanggulangan kemiskinan turut didukung pengendalian inflasi yang baik, dan Tanah Datar juga menjadi yang terbaik daerah se Sumatera.
“Kita mampu bangkit dan berhasil meningkatkan produksi cabe merah, beras, bawang merah, tomat dan juga telur yang merupakan penyumbang utama terjadinya inflasi,” pungkasnya.
Sementara l, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian saat diminta menjadi narasumber dadakan pada rakor tersebut mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penanggulangan kemiskinan telah melakukan pertemuan lebih 10 kali.
“Yang paling penting kita harus paham apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan, data yang ada juga harus sama antara Dinas Sosial dengan yang lainnya, kalau belum sama berarti ada kesalahan dan harus diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan kepada masyarakat,” ujar Wabup Richi.
Wabup Richi juga mengatakan dalam program pengentasan kemiskinan dari OPD juga harus jelas siapa yang dibantu, yang mana penduduk miskin, rawan miskin dan yang miskin ekstrem. “Artinya kita harus memahami definisi kemiskinan dan data warga miskin,” tambah Richi.
Selain itu, Wabup juga menyampaikan perlunya meningkatkan program-program yang pro rakyat seperti yang dilakukan oleh pemerintah Tanah Datar serta tim yang dibangun juga harus kompak agar tujuan bisa dicapai bersama-sama.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyebutkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Barat ia mengajak seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi masyarakat baik yang di ranah maupun di rantau.
Disebutkan Mahyeldi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat pada periode 2013 sampai Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumbar mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.
“Selama lebih sepuluh tahun ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022. Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56% kondisi September 2013 menjadi 5,92% pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54%,” ujar Gubernur.
Persoalan kemiskinan menurut Mahyeldi, bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
“Kalau kita cermati data BPS pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 11 (sebelas) Kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (di atas 5,92 %), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Pasaman Barat, namun seluruh Kota (7 Kota) dan 1 Kabupaten memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah Provinsi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman dan Kab. Tanah Datar,” jelasnya.
Gubernur Mahyeldi juga mengapreasiasi Kota Sawahlunto, karena ternyata capaian tingkat kemiskinan terendah secara nasional berada pada Kota Sawahlunto yaitu sebesar 2,38%.
“Ini perlu menjadi tempat pembelajaran bagi kita bersama terhadap kunci sukses dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, dan dampak dari keberhasilan penurunan ini juga kita lihat dari data BPS ternyata Kota Sawahlunto termasuk juga tertinggi dalam Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat,” sampai Mahyeldi.
Sementara itu, tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84%. Oleh karena itu, pada tahun 2023 nanti Gubernur sudah menginstruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kepulauan Mentawai dengan harapan Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat. (eym)
