Peristiwa

​Pemprov Sumbar Bentuk Tim Khusus Damaikan Kepala Daerah yang Pecah Kongsi

Padang, Prokabar. Dalam berteman ada yang tidak sesuai, sehingga sering tidak bersapa atau memunculkan dendam. Seperti itu pula antara bupati/walikota dengan wakilnya, dalam memimpin terkadang tidak satu visi, akibatnya jalan sendiri sendiri, bahkan mungkin saling berkompetisi.
Tidak sehat? Pasti. Idealnya dua pimpinan ini berjalan seiring menyukseskan program yang sudah dirancang bersama. 

UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah, sudah secara jelas membagi kewenangan bupati/walikota dengan wakilnya. Namun dalam praktiknya sering tidak bertemu.

Mendamaikan kepala daerah yang pecah kongsi, Pemprov Sumbar berencana membentuk tim khusus. Sehingga masalah bisa diurai kembali.

“Ada kepala daerah yang baru berjalan 1,5 tahun sudah ada yang tidak akur, ini tidak bagus untuk pembangunan daerah” Kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.

Tim khusus yang berisi komponen pejabat di Pemprov Sumbar, nantinya bekerja mencari penyebab inharmonisasi ini. Termasuk melakukan mediasi, dan meluruskan persoalan.

“Tidak semua kepala daerah yang mengerti dengan tugasnya, seharusnya bupati atau walikota yang punya peran sentral” ungkap mantan Bupati Pesisir Selatan ini.

Lalu daerah mana saja yang ditunjuk hidung oleh Wakil Gubernur? “Nanti akan kita umumkan” jelas Nasrul Abit.

Sejak pelaksanaan pilkada langsung, pecah kongsi ini sudah menjadi rahasia umum. Apalagi pada akhir masa jabatan, dan dua pimpinan ini bertarung pada Pilkada selanjutnya. Kompetisi menjadi komoditi politik. Ujung ujung saling menjatuhkan. (eda)

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik

To Top