Tanah Datar, Prokabar – Menyusun perencanaan dan pembangunan diperlukan mekanisme dan prosedur yang harus dilalui. OPD juga diharapkan dalam menyusun perencanaan dapat disesuaikan dengan Visi dan Misi Daerah 2016-2021 dibawah kepemimpinan Bupati Irdinansyah Tarmizi dan Wabup Zuldafri Darma.
Sehingga apa yang telah dicanangkan untuk kesejahteraan masyarakat bisa dicapai sampai akhir masa jabatan.
Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma saat membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar 2019 di aula Kantor Bupati di Pagaruyung.
Wabup mengungkapkan, penyusunan perencanaan harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Partisipatif.
“Berdasarkan hasil dicapai 2018 dan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan 2019, serta target yang ingin dicapai dalam RKPD 2020, maka tema pembangunan 2020 adalah Peningkatan Perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata, peningkatan daya saing dan pertanian berlandaskan ABS-SBK,” ucap Wabup.
Wabup juga menambahkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tersebut , yakni penyusunan harus disesuaikan visi dan misi, melaksanakan skala prioritas, memperhatikan sinergisitas program dan kegiatan sehingga mampu menghasilkan perencanaan yang holistik dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih.
“Penyusunan program kegiatan harus SMART, (Specific, Measurable/terukur, Achievable/terjangkau, Realistic/realistis dan Time Bound/masa waktu) sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja. Karena itu ikuti kegiatan ini dengan baik, dan dengan memberikan sumbangan pemikiran, solusi atau jawaban terhadap kekurangan dan permasalahan secara umum di Tanah Datar,” tegas Wabup Zuldafri.
Sebelumnya Kepala Baperlitbang Tanah Datar Alfian Jamrah yng juga selaku panitia pelaksana menyampaikan, jika forum perangkat daerah tahun 2019 bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah kabupaten dengan hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
“Selama 2 hari kegiatan forum ini, kita pertajam indikator serta kinerja perangkat daerah sesuai tupoksi serta menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah,” kata Alfian. (eym)
