Padang, Prokabar – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan sejumlah program strategis untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun anggaran 2026.
Total anggaran yang dialokasikan mencapai puluhan miliar rupiah, mencakup pengamanan pantai, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta revitalisasi pelabuhan utama.
Anggota Komisi V DPR RI, H. Zigo Rolanda, SE, MM, menyatakan bahwa rangkaian program tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi daerah yang dikawal bersama pemerintah pusat melalui skema APBN.
“Sebagai wilayah kepulauan, Mentawai memiliki tantangan tersendiri dalam aksesibilitas dan perlindungan kawasan pesisir. Karena itu, kami memastikan pembangunan yang masuk tetap proporsional dan tidak tertinggal dibanding wilayah daratan lain di Sumbar,” ujar Zigo, dalam keterangan yang diterima, Minggu (2/10/2025).
Tiga Program Prioritas 2026
1. Pengamanan Pantai
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp14 miliar untuk pembangunan pengamanan pantai. Proyek ini bertujuan melindungi kawasan pesisir Mentawai dari abrasi dan gelombang besar yang kerap mengancam permukiman warga.
2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Melalui anggaran sekitar Rp31 miliar, pemerintah akan melakukan preservasi pada ruas Tuapejat – Rokot – Sioban – Kaitet. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan ini diharapkan memperkuat konektivitas antarkawasan dan mendukung kelancaran distribusi logistik, layanan publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
3. Revitalisasi Pelabuhan Tuapejat dan Sioban
Sebagai pintu masuk utama transportasi laut, kedua pelabuhan tersebut akan ditingkatkan melalui perbaikan dermaga, fasilitas sandar kapal, dan infrastruktur pendukung lainnya. Revitalisasi ini diproyeksikan memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul logistik dan mobilitas warga di wilayah kepulauan.
Zigo Rolanda menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Mentawai tidak hanya berorientasi pada peningkatan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.
“Kami di Komisi V terus memastikan setiap program APBN yang masuk ke Mentawai memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa proyek-proyek tahun 2026 tersebut akan menjadi fokus pengawasan bersama antara DPR RI, pemerintah daerah, dan kementerian teknis agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
“Mentawai membutuhkan percepatan pembangunan agar mampu berkembang setara dengan wilayah lain di Sumbar,” kata Zigo.
Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional untuk wilayah kepulauan. Dengan hadirnya infrastruktur dasar yang semakin kuat, diharapkan ekonomi dan konektivitas masyarakat Mentawai semakin tumbuh dan mampu bersaing di tingkat regional. (*)
