Jakarta, Prokabar – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti serius persoalan keselamatan perkeretaapian nasional pascatabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line di Bekasi Timur. Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan mendasar dalam sistem operasional perkeretaapian Indonesia.
Hal itu disampaikan Zigo usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB/Basarnas, Korlantas Polri, Ketua KNKT, Dirut PT KAI, dan Dirut PT KCI, Kamis (21/05/2026).
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan perkeretaapian nasional sudah berada pada level yang serius dan kompleks,” ujar Zigo.
Ia menjelaskan, kecelakaan bermula dari kendaraan mogok di perlintasan sebidang tidak resmi. Namun, gangguan awal itu berkembang menjadi kecelakaan besar akibat lemahnya integrasi sistem operasional dan komunikasi antarpengendali perjalanan kereta api.
Menurut Zigo, insiden tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor teknis perjalanan kereta, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan berlapis dalam sistem operasi perkeretaapian nasional.
“Mulai dari pengaturan headway perjalanan, mixed operation antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, kepadatan lintasan, ketidakpatuhan terhadap GAPEKA, hingga mitigasi keadaan darurat dan pengamanan di lapangan,” katanya.
Zigo juga mengungkapkan data Kementerian Perhubungan yang mencatat 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir dengan total korban mencapai 955 orang. Dari jumlah itu, sekitar 80 persen terjadi di perlintasan tidak terjaga.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa keselamatan perlintasan sebidang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ucapnya.
Komisi V DPR RI, lanjut Zigo, mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia dalam menangani persoalan tersebut. Langkah itu meliputi pembatasan kecepatan perjalanan kereta, evaluasi sistem persinyalan, audit keselamatan, penutupan perlintasan liar, hingga peningkatan keselamatan pada 1.638 titik prioritas.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pemasangan ATP/SKKO sebagai langkah mitigasi awal untuk meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian nasional.
Meski demikian, Zigo menilai tantangan ke depan masih besar. Ia meminta peningkatan keselamatan tidak hanya difokuskan pada jalan nasional, tetapi juga mencakup jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jumlah perlintasannya jauh lebih banyak serta sebagian besar belum memiliki sistem pengamanan memadai.
“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang,” tutupnya. (***)
