Webinar Ilmu Politik Unand, E Government Butuh Percepatan Reformasi Birokrasi

Penulis -

Rabu, 28 Oktober 2020 - 10:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Transformasi digital membuat pemerintahan harus beradaptasi. Maka muncul istilah e government. E gov ini mensyaratkan tata kelola pemerintahan harus berbasis digital. Namun kondisi ini bermasalah jika diterapkan secara cepat ke birokrasi.

Hal ini dibahas dalam webinar seri ke 5 Ilmu Politik Unand dengan tema Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan E-Government di Sumatera Barat. Acara yang dimoderatori oleh Didi Rahmadi, MA ini, menghadirkan narasumber yang kompeten, yaitu Fadly Amran (Walikota Padang Panjang), Riza Falepi (Walikota Payakumbuh), Syaiful Wahab (Dosen Ilmu Politik, Unand) dan Asrinaldi (Dosen Ilmu Politik Unand).

Dalam pemaparannya, Walikota Padang Panjang menyebut syarat utama keberhasilan pemerintahan untuk menerapkan e gov adalah mereformasi birokrasi.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

“Penempatan birokrat sesuai dengan bidangnya akan semakin menambah penguatan terhadap reformasi birokrasi dan pemanfaatan terhadap tekhnologi dengan e-government,” kata Fadly Amran.

“Kolaborasi pemerintah(an) dengan seluruh elemen masyarakat yang memang menginginkan perubahan, barulah dilengkapi dengan tekhnologi,” lanjutnya.

Hal ini juga diperkuat oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi yang menekankan pada monkey procedure yakni sebodoh apapun orang akan mengikuti prosedur untuk melaksanakan suatu urusan. Artinya, teknologi itu sifatnya memudahkan, sehingga orang yang tak berpnegetahuan sekalipun bisa menggunakannya.

“Sebagai contoh membuat KTP selama 15 menit. Artinya, infrastruktur dan prosedurnya yang mesti disiapkan KTP itu agar dapat selesai dalam waktu 15 menit. Komitmen merupakan hal yang utama dalam menerapkan IT di bidang pemerintahan, terutama komitmen politik yakni dari para pemimpin politik,” jelas Riza.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Akademisi Unand, Asrinaldi menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembanga e – government adalah; political will kepala daerah, pembiayaan dan infrastruktur serta aturan per undang-undangan.

“Alasan birokrasi perlu direformasi, diantaranya; birokrasi menjadi organisasi yg mendominasi urusan publik, namun lambat merespon kepentingan publik, rendahnya akuntabilitas dan transparansi birokrasi dalam melaksanakan tugas, belum terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi birokrasi, birokrasi menjadi alat politik dalam setiap pilkada,” kata Asrinaldi.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Sementara itu, Akademisi Unand Syaiful Wahab, mewarning bahwa instansi terlapor yang cukup tinggi dalam kasus korupsi adalah pemerintah daerah.

“Pemerntah daerah perlu menjadi subjek yang ‘meluruskan” kembali makna reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi “terinfeksi virus” sebelum sampai tujuan. Reformasi birokrasi secara substansial, masih kedodoran dan mal-function,” papar Syaiful.

Webinar seri ke lima ini merupakan komitmen jurusan Ilmu Politik Unand dalam memberikan kontribusi pencerdasan politik bagi masyarakat.

“Jurusan Ilmu Politik Unand concern terhadap proses peningkatan kapasitas para civitas akademika dan masyarakat umum di bidang politik,” pungkas Ketua Jurusan Ilmu Politik Unand, Dr Indah Adi Putri.(rls)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB