Padang, Prokabar – Sesaat usai rapat paripurna pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Walikota Padang memaparkan rancangan awal revisi RPJMD Kota Padang 2019-2024 di hadapan Anggota DPRD Padang.
Dalam penjelasannya, walikota menyampaikan bahwa rencana revisi diajukan karena beberapa alasan, yakni, perubahan legalitas aturan, nomenklatur OPD, dan penganggaran. Termasuk diantaranya karena kondisi yang berkembang, atau kejadian alam seperti covid-19..
Namun begitu Walikota Padang menambahkan bahwa pengajuan revisi RPJMD tidak selalu karena rencana kepala daerah untuk melakukan pengurangan target yang telah ditetapkan, karena semuanya tergantung pembahasan di rapat kerja nantinya.
“Meski revisi RPJMD akan diajukan, namun tidak selalu seputar pengurangan target. Bisa dikurangi, dan bisa juga tidak. Semua tergantung dari rapat kerja nantinya. Yang pasti dari pembicaraan kami dengan Pimpinan Dprd Padang, kami, Walikota dan Dprd Padang tetap fokus pada penuntasan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2019-2024,” Sebut Hendri Septa.
Penyampaian secara resmi revisi RPJMD akan dilangsungkan pada bulan Agustus mendatang dalam Rapat Paripurna di Gedung bundar Sawahan.
Seperti diketahui, salah satu program unggulan Walikota Padang yang cukup berat direalisasikan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah adalah 500 Ruang Kelas Baru.
Walikota Padang telah melakukan komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan mengupayakan peminjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Peluang cukup terbuka, mengingat bisa menjadi bagian dari kegiatan PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, yang sedang gencar digalakkan oleh pemerintah pusat, demi menggerakkan perekonomian masyarakat.
Hingga akhir 2021, dari target 500 ruang kelas baru, praktis baru 44 ruang kelas baru yang telah teranggarkan. Artinya Walikota Padang Hendri Septa memiliki beban menuntaskan tak kurang 456 unit ruang kelas baru.
Dengan estimasi 350 juta rupiah untuk satu unit ruang kelas baru plus mobilernya, jika di sebuah sekolah tersebut tersedia lahan. Maka tak kurang diperlukan 117 miliar diperlukan untuk memenuhi target progul ruang kelas baru.
Sementara dengan kondisi saat ini minimnya lahan tersedia di sekolah sekolah yang ada baik SD dan SMP, maka tak kurang dibutuhkan 160 Miliar alokasi yang dibutuhkan untuk memenuhi target program unggulan ruang kelas baru ini.
Beban keuangan daerah juga semakin berat, karena pada rentang waktu yang sama, juga akan dibangun Gedung DPRD Padang, dengan sistim multiyear selama tiga tahun.
Dengan total anggaran tak kurang 150 miliar rupiah. Untuk tahun ini saja, telah dialokasikan sebesar 33 miliar rupiah. Dan sisa tak kurang 117 miliar lainnya, akan dialokasikan di 2022 dan 2023.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah Kota Padang turun pada 2020 menjadi 520 miliar, dibandingkan tahun 2019 sebesar 547 miliar. Sementara tahun ini ditargetkan sebesar 890 miliar, yang direncanakan naik menjadi 990 miliar rupiah, demi mengejar tingginya kebutuhan kegiatan pemenuhan program unggulan dan juga kegiatan lainnya. (Adh)
