Walikota Padang Bertegas-tegas Soal Pelanggaran Perda

Penulis -

Minggu, 22 Juli 2018 - 21:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Walikota Padang Mahyeldi bertegas-tegas menyoal pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) agar tidak terjadi di kota yang ia pimpin. Seperti baru-baru ini ia mendapati informasi telah terjadinya beberapa pelanggaran Perda dilakukan masyarakat.

“Kita Pemerintah Kota Padang tidak menginginkan dan sangat menyayangkan terjadinya hal ini. Untuk itu kepada seluruh warga Kota Padang diharapkan jangan sampai melakukan pelanggaran Perda demi ketentraman dan ketertiban kota ini,” ujar walikota beberapa waktu lalu sewaktu meresmikan Posko Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Padang di Mako Sat Pol PP Padang.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Mengingat itu, Mahyeldi pun menyuarakan kepada jajaran Sat Pol PP selaku penegak Perda harus proaktif untuk senantiasa meninjau dan menyelidiki setiap perbuatan masyarakat yang mengarah kepada pelanggaran Perda.

“Kepada Sat Pol PP mari kawal dan selidiki setiap pelanggaran Perda serta proses secara tegas sehingga memberikan ancaman untuk tidak melakukannya,” imbuh wako tegas.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Seperti diketahui, terkait kasus yang diutarakan walikota yakni, aksi pungutan liar di Pantai Air Manis yang dilakukan oleh salah seorang warga setempat. Selanjutnya juga disusul aksi salah seorang pria yang membuang sampah ke sungai diduga petugas pembersih di Kapal Motor (KM) Sibon Charters yang lagi bersandar Sungai Batang Arau.

Kasus tersebut sudah sampai ke Pengadilan Negeri (PN) untuk diproses seadil-adilnya. Sebagaimana untuk terdakwa yang terbukti membuang sampah tidak pada tempatnya, sesuai peraturan daerah No. 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dikenakan hukuman berupa denda sebesar Rp.1 Juta. Atau apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tujuh hari.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Sementara, untuk kasus pungutan liar di Objek Wisata Pantai Air Manis juga mendapati proses hukum yang sama. Malah lebih berat, karena berkaitan dengan pemungutan dana tanpa aturan dan dasar yang jelas kepada pengunjung objek wisata. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB