Wali Nagari Ubah Nama Penerima BLT, Ombudsman Turun Tangan

Penulis -

Jumat, 20 Juni 2025 - 17:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanah Datar, Prokabar – Persoalan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali memanas.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumbar turun langsung ke lapangan setelah menerima laporan dugaan mal-administrasi dan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Wali Nagari Elmas Dafri.

Kepala Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahid, bersama rombongan disambut oleh pihak kecamatan, Inspektorat Tanah Datar, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (PMDPPKB).

Dalam pertemuan tersebut, terungkap berbagai kejanggalan serius dalam proses penetapan penerima bantuan sosial.

Wali Nagari Elmas Dafri di hadapan Ombudsman mengakui secara langsung bahwa telah terjadi perubahan nama penerima BLT secara sepihak tanpa proses musyawarah nagari.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Bahkan lebih parah, ditemukan adanya perbedaan antara nama yang tercatat sebagai penerima dan orang yang sebenarnya menerima uang bantuan, yang dinilai sebagai potensi pelanggaran hukum.

Sementara itu, perwakilan dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun, Mardasni, yang hadir menggantikan Ketua BPRN Eldiman yang menolak hadir meskipun sudah dijemput ke rumahnya oleh anggota membantah keras adanya musyawarah nagari khusus seperti yang diklaim oleh pihak nagari.

“Tidak ada undangan, tidak ada daftar hadir, dan tidak ada dokumentasi kegiatan seperti foto musyawarah yang sah,” tegasnya.

Imal Darwanto, salah satu anggota aktif BPRN Gurun, menyampaikan kekecewaannya terhadap perilaku Wali Nagari.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

“Apa yang dilakukan ini adalah bentuk pembohongan publik dan murni mal-administrasi. Ini bukan hanya kesalahan prosedur, tapi juga pelanggaran kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Camat Sungai Tarab pun tampak kesal dalam forum tersebut, terutama karena Wali Nagari memberikan jawaban yang berputar-putar dan cenderung mengelak.

“Saat diklarifikasi, jawabannya hanya ‘aman-aman’ dan ‘sudah sesuai aturan’, padahal jelas-jelas ada pelanggaran,” ujar salah satu pejabat yang enggan disebut namanya.

Atas temuan ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar meminta agar penerima BLT yang sebelumnya dicoret secara sepihak oleh Wali Nagari dikembalikan ke dalam daftar.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Selain itu, Ombudsman menegaskan agar Musyawarah Nagari Luar Biasa segera dilaksanakan dengan tahapan yang benar dan transparan, dimulai dari rapat terbatas internal BPRN.

“Ombudsman juga menegaskan bahwa daftar calon penerima BLT harus diuji publik, diumumkan secara terbuka, dan dapat diakses masyarakat luas agar tidak ada lagi praktik manipulatif atau penyalahgunaan kewenangan,” pungkas Adel Wahid.

Kasus ini menjadi peringatan keras terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan nagari yang bersih dan partisipatif. Masyarakat menanti langkah konkret dari lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar tidak lagi terjadi praktik sewenang-wenang atas nama kewenangan nagari. (***)

Penulis : Rilis

Editor : Nofal Wiska

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB