Padang, Prokabar – Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Sumatera Barat. Rakor dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Rapat ini membahas berbagai masalah penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang. Beberapa modus yang terungkap antara lain penggunaan nomor polisi ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang pakai QR Code, hingga dugaan penyaluran untuk pertambangan ilegal.
Fadly Amran menyatakan dukungan penuh Pemko Padang terhadap upaya pengawasan yang lebih ketat agar BBM subsidi tepat sasaran.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Ia menambahkan bahwa pengawasan perlu terus diperkuat karena antrean kendaraan di SPBU sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan pentingnya pengawasan bersama.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” kata Mahyeldi.
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi kerja Satgas Pengawasan BBM Subsidi Sumbar yang berhasil menekan konsumsi solar subsidi. Ia juga menyebutkan rencana penguatan sistem digital.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” ungkap Chrisnawan.
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumbar aman. Setelah pengawasan diperketat, antrean di SPBU mulai berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Fakhri.
Melalui rakor ini, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi pengawasan agar distribusi BBM subsidi lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat.
