Padang, Prokabar – Sumatera Barat menurut Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, jika pemerintah melakukan lockdown akan menekan ekonomi masyarakat. Maka yang dilakukan adalah dengan penegakan hukum, sesuai dengan Perda 6 tahun 2020.
“Angka 16 persen wow banget, maka memang harus ada langkah tegas, caranya dengan penegakan hukum, kerjasama dengan Polri dan TNI,” kata Audy.
Salah satu yang ditargetkan adalah cafe dan restoran yang tidak patuh dengan prokes. Tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan menutup restoran dan cafe tersebut jika ternyata melebihi kapasitas.
“Harus ada efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan dengan penegakan hukum itu,” lanjutnya.
Sementara itu, pemerintah juga mencari strategi untuk memperkuat prokes di masjid masjid, khususnya di nagari. Saat ini penyebaran covid 19 mulai masif di nagari.
Wagub Sumbar juga mempertimbangkan akan menghentikan proses belajar mengajar dan pesantren ramadan untuk memperlambat penyebaran virus. (rls)
