Daerah

Waduh, Mobnas Pessel Belum Bayar Pajak, Segini Jumlahnya

Pessel, Prokabar – Sempat terancam tidak menerima Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2018 triwulan II, karena sebanyak 269 Mobil Dinas (Mobnas) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menunggak pajak hingga akhir Juli 2018 lalu. Peristiwa yang sama, kini hampir terjadi.

Data berhasil dihimpun Prokabar.com di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat, Painan, tercatat hingga bulan November 2018 ini sebanyak 11 kendaraan dinas di Pemkab Pessel belum membayar pajak yang terdiri dari 1 unit roda empat dan 10 unit roda dua.

“Sebanyak 105 Mobnas yang ada, yang telah membayar pajak baru sebanyak 94 dan sisanya masih belum membayar pajak,” kata Kepala UPTD Samsat, Painan, Nur Amri saat Lounching kantor Cabang Samsat di Ranah Pesisir, Jumat (9/11).

Dikatakannya, sampai bulan November 2018 ini pencapaian tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat khususnya dinas di Pemkab Pessel sudah melebihi target yang ada. Itu pun telah dilaksanakan bagi hasil dengan pemerintah daerah setempat.

Ia menambahkan, yang telah terealisasi pajak 92 persen dan masih tinggal 8 persen lagi yang belum melakukan pembayaran pajak Mobnas.

“Untuk satu unit kendaraan dinas berplat nomor merah pertahunnya Rp600 ribu dan itu disesuaikan dengan tahun kendaraan serta jenis kendaraannya,” jelasnya.

Sementara itu, kata Nur Amri, untuk total bagi hasil provinsi triwulan III dari pajak kendaraan bermotor di Pessel mencapai Rp13.833.010.500, dengan rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp3.908.505.600, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp2.411.596.200, pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp7.472.111.700 dan DAD Rp40.797.000, dengan total Rp13.833.010.500.

Selain itu, ujar Nur Amri, sedangkan untuk Dana Bagi Hasil (DHB) Pajak Rokok di Pessel, adalah sebesar Rp649.573.722.

“Kami sudah kirim melalui rekening Pemkab Pessel dana bagi hasil ini,” ujarnya lagi.

Sebaiknya, Pemerintah setempat untuk segera menyelesaikan pajaknya. Sebab, jika kendaraan dinas saja tidak taat, bagaimana masyarakat bisa termotivasi untuk taat bayar pajak, tutupnya.(min)

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top