Jakarta, Prokabar — Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi lebih dari 400 ribu siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengikuti program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Program yang digulirkan sejak 2017 ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran.
“Mereka disiapkan agar bisa langsung bekerja setelah lulus, karena telah memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri saat ini,” kata Koordinator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Mujiyono lewat keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/3). Sebab, lanjutnya, mereka mendapatkan pembelajaran yang porsinya 70 persen praktik dan 30 persen teori.
Mujiyono menyebutkan, hingga tahap kesembilan, pihaknya telah melibatkan sebanyak 2.350 SMK dan 899 perusahaan dengan total perjanjian kerja sama mencapai 4.351 yang telah ditandatangani. “Dalam perjanjian kerja sama tersebut, satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan sesuai kebutuhan dan kejuruan yang diinginkan. Setiap SMK rata-rata ada 200 siswa,” jelasnya.
Program pendidikan vokasi ini telah menjangkau wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. “Kami akan terus lanjutkan, karena antusiasmenya baik dari SMK maupun industri sangat tinggi. Pada bulan Maret ini, akan diluncurkan lagi untuk wilayah Jawa Barat,” imbuhnya.
Adapun target pada tahun 2019, sebanyak 2.685 SMK dapat dibina atau menjalin kerja sama dengan industri. Mujiyono menambahkan, upaya tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.
“Selain itu, kami optimistis, program pendidikan vokasi link and match antara SMK dengan industri akan menekan angka pengangguran yang signifikan dari lulusan SMK,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK mengalami penurunan. Tahun 2017, TPT lulusan SMK sebesar 11,41 persen, merosot menjadi 11,24 persen di 2018. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja keras melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti kementerian dan lembaga serta asosiasi industri. “Untuk hasil drastisnya, mungkin dapat dilihat dua atau tiga tahun ke depan,” imbuhnya.
Mujiyono meyakini, dengan SDM industri yang berkualitas akan mampu mendongkrak produktivitas dan kinerja industri nasional. Bahkan, ikut mengatrol daya saing Indonesia. “Kunci pengembangan industri adalah SDM, selain investasi dan teknologi. Indonesia punya potensi kuat dari jumlah SDM, apalagi sedang menikmati bonus demografi hingga tahun 2030,” ungkapnya. (*/hdp)
