Padang, Prokabar — Dalam rangka menjaga stabilitas ketersedia Baban Bakar Minyak, khusus Solar dan Premium , Gubernur Sumatera Barat menerbitkan surat edaran, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya oleh semua pihak.
kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman, menyebutkan Surat Ederan ini merupakan penerapan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Jasman menerangkan, didalam Surat Ederan itu Gubernur menegaskan ada beberapa larangan terhadap kenderaan dalam pengunaan BBM Solar Bersubsidi maupun bensin Ron 88, pertama kendaraan dinas milik instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan TNI/POLRI kecuali kendaraan untuk pelayanan umum seperti ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
Kedua, kendaraan Milik perusahaan (plat kuning) yang mengangkut hasil kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam). Dan ketiga konsumen pengguna untuk keperluan usaha mikro, perikanan, pertanian, trasnportasi air dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
Kemudian kendaraan yang dapat menggunakan jenis BBM tertentu (solar bersubsidi) maupun jeni BBM Khusus Penugasan (Bensin Ron 88) adalah kendaraan yang telah lunas pajak kendaraan bermotor dengan mendapat verifikasi oleh Unit Pelayana Teknis SAMSAT Provinsi Sumbar, ungkapnya
Jasman juga menyampaikan, SE itu Gubernur berharap, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Organiasi Perangkat Daerah (OPD) penerbit Surat Rekomendasi Pembelian BBM dan PT. Pertamina serta Hiswana Migas bersama-sama melaksanakan sosialisasi, koordinasi , monitoring bersama pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat agar menjamin ketersediaan BBM tertentu (solar bersubsidi) maupun jenis BBM Khusus Penugasan (Bensin Ron 88). (*/hdp)
