Padang, Prokabar – Pimpinan Umum Akurat.co, Afriadi, meminta maaf kepada calon Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, atas pemberitaan yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik, bahkan cenderung bersifat fitnah. Berita yang dimaksud menyebutkan bahwa Nasrul merupakan anak keturunan PKI (Partai Komunis Indonesia).
“Mohon maaf atas keteledoran anak redaksi,” tulis Afriadi melalui pesan singkat, Minggu (18/10/2020) malam.
Dia menyatakan bahwa pihaknya telah menghapus berita yang ditayangkan pada Jumat (9/10/2020) dengan judul “Salah Satu Cagub Sumbar Diisukan Keturunan PKI” itu tidak lama setelah naik tayang. Meskipun begitu, hingga saat ini berita tersebut masih bisa diakses melalui fitur Google AMP (Accelerated Mobile Pages).
“Ternyata (berita ini) masih ada di AMP Google. Anak IT telah koordinasi dengan Google agar berita bisa lenyap dari AMP,” tuturnya.
Afriandi juga mempersilakan Nasrul ataupun Tim Pemenangan NA-IC dalam Pilkada Sumbar untuk menulis hak jawab. Tulisan tersebut akan dimuat di Akurat.co sebagai klarifikasi atas pemberitaan sebelumnya.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasrul Abit-Indra Catri, Hidayat, menyayangkan sikap redaksi Akurat.co yang tidak hati-hati dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Ia mengatakan bahwa berita tentang keturunan PKI itu sangat merugikan karena sudah masuk dalam kategori pencemaran nama baik.
“Kita bisa saja mengadu ke Dewan Pers, bahkan ke polisi sekalipun karena berita ini bukan produk jurnalistik, tetapi sudah ada indikasi fitnahnya,” kata mantan wartawan yang kini menjadi anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra itu.
Menurut Hidayat, berita Akurat.co itu tidak memiliki narasumber. Penulisnya hanya membuat sumber berita berasal dari isu yang berkembang di masyarakat.
“Berita ini seperti opini recehan saja. Tidak ada sumber, tidak ada kutipan, tidak cover both side. Sayang sekali, padahal penulisnya tercatat sebagai redaktur pelaksana di media itu, seharusnya ia yang lebih mengerti soal kode etik jurnalistik,” kata dia.
Hidayat berharap hal serupa tidak kembali terulang. Ia juga berharap tidak ada lagi pembunuhan karakter seseorang melalui berita yang tidak berdasar, apalagi jika berita tersebut merupakan pesanan politik untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. (rls)
