Padang, Prokabar — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Semester II di 2019 yang dilangsungkan di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota Padang, Kemarin (26/9).
Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan dan juga sedikit berbeda dari biasanya. Pasalnya, kali ini ikut melibatkan pimpinan pondok pesantren dan pimpinan panti asuhan yang ada di Kota Padang. Hal itu pun diyakini menjadi sinergi baru dalam pengendalian inflasi ke depan.
Walikota Padang Mahyeldi dalam arahannya menyampaikan, pemerintah saat ini dan ke depan memang terus ditantang untuk menjaga stabilisasi harga barang pangan strategis sebagai potensi penggerak inflasi di sisi ‘volatile food’. Sebagaimana juga diketahui, dari kondisi pasca Pemilu dan Ramadan 1440 H tahun ini, setidaknya telah menampakkan pergerakan harga bahan pangan strategis ke arah yang lebih tinggi.
“Dimana hal ini salah satunya disebabkan suplay ketersediaan kita lebih dari 50 persen di pasok dari luar daerah. Sementara Padang kota yang sangat besar kebutuhan konsumsi untuk bahan pangan strategis. Seperti cabai, setiap hari Padang mengimpor dari luar daerah sebesar 24 ton, belum lagi bawang, ikan, daging dan lainnya,” sebutnya dilansir Prokabar dari Humas Pemko Padang.
Selanjutnya Mahyeldi memaparkan, besarnya ketergantungan Kota Padang kepada daerah pemasok dikarenakan selaku ibukota provinsi dengan berbagai aspek potensi yang membutuhkan konsumsi yang besar. Dimana sebagai pusat pendidikan kota ini memiliki lebih dari 10 kampus besar, begitu juga sekarang sedang bertumbuh pesantren-pesantren yang muridnya hampir mencapai 5 ribu orang.
“Belum lagi dunia wisata yang berhubungan langsung dengan perhotelan cukup membuat jumlah konsumsi di Kota Padang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, kondisi ini merupakan potensi besar bagi Kota Padang dan juga membawa permasalahan konsumsi jika tidak ditangani secara serius. Maka itu kepada TPID Kota Padang diharapkan harus menjaga kondisi ketersediaan bahan pangan strategis agar senantiasa stabil di Kota Padang,” ujarnya.
Sementara itu sebut wako lagi, terkait dihadirkannya pimpinan pesantren dan panti asuhan dalam Rakor TPID Kota Padang semester II kali ini, tentunya diharapkan bisa nantinya melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang diantaranya seperti melalui program penanaman cabai dan sayur-sayuran lainnya dengan memanfaatkan lahan kosong di lingkungan pesantren atau panti asuhan.
“Sehingga dengan itu diharapkan dapat menghasilkan produksi bahan pangan strategis sekaligus memiliki andil dalam mengurangi ketergantungan kita kepada pihak luar. Selain itu sekaligus menjadi program peningkatan berwirausaha bagi peserta didik ke depan,” tuturnya.
Lebih lanjut Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar menambahkan, upaya lain yang bisa dilakukan di pesantren dan panti asuhan yaitu, melakukan budidaya ikan yang diharapkan bisa memebuhi kebutuhan pangan semua guru dan santri. Dimana hal itu sejalan dengan konsep pertanian perkotaan yang digalakkan di Kota Padang, yaitunya mensejalankan antara perikanan dengan tanaman atau sayur-sayuran.
“Sehingga, pesantren atau panti asuhan tidak hanya sebagai tempat tinggal daripada warganya, tetapi juga bisa untuk melatih usaha-usaha produktif. Kita juga berharap, klaster-klaster yang sudah dibuat dan dibina oleh pihak BI Perwakilan Sumbar bisa dicontoh oleh pesantren dan panti asuhan yang ada di Kota Padang,” ulas Mahyeldi.
Selain itu, ia pun juga mengimbau warga Kota Padang untuk dapat bergaya hidup hemat dan memanfaatkan lahan pekarangan kososng di sekitar untuk dijadikan sebagai lahan produksi bahan pangan strategis.
“Sehingga masalah ketersediaan bahan pangan penting dan strategis dapat teratasi,” tukuknya mengakhiri.
Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Padang diwakili Kasubag Ketahanan Ekonomi Daerah, Asrizal menyebutkan, Rakor TPID Kota Padang Semester II tahun 2019 ini tujuannya antara lain untuk peningkatan ketersediaan dan produksi bahan pangan strategis di Kota Padang. Kemudian memudahkan pendistribusian bahan pangan strategis sampai sampai ke tingkat konsumen besar, sehingga dapat memotong mata rantai perdagangan bahan pangan
strategis.
Selanjutnya katanya, kegiatan ini juga diharapkan agar senantiasa terjalinnya kerjasama antar pesantren serta panti asuhan dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi di Kota Padang melalui kerjasama program. Kemudian adanya penyuluhan kepada masyarakat untuk bergaya hidup hemat dan memanfaatkan lahan pekarangan kosong sebagai lahan produksi bahan pangan strategis.
“Untuk narasumber menghadirkan diantaranya dari unsur Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Dinas Pangan Sumbar, Bulog Divre Sumbar, Dinas Pangan Kota Padang. Peserta terdiri dari pimpinan pondok pesantren, pimpinan panti asuhan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat se-kecamatan dan tim teknis TPID Kota Padang,” terangnya. (rel/hdp)
