Tjahjo Kumolo Ditunjuk Sebagai Plt. Menteri Hukum dan HAM

Penulis -

Selasa, 1 Oktober 2019 - 21:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Prokabar — Dengan pertimbangan adanya pengajuan pengunduran diri Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah memandang perlu menunjuk Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, pada 20 Oktober 2019.

Baca Juga :  Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo

Menurut Keppres itu, Yasonna H. Laoly mengajukan pengunduran diri dari Menteri Hukum dan HAM karena terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan Sumatera Utara I.

Atas pertimbangan tersebut, pada 30 September 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 99/P/Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Baca Juga :  ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

“Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut,” bunyi diktum KESATU Keppres tersebut.

Baca Juga :  ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

Selanjutnya, melalui Keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, sebagai Plt Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja sampai dengan berakhirnya Masa Jabatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019,” bunyi diktum KETIGA Keppres tersebut. (*/hdp)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo
ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI
Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok
Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut
Jelang Muktamar Muhammadiyah, 10 PWM Sepakati Risalah Bukitinggi
Rahmat Saleh Dorong Keterbukaan Tata Niaga Impor Gula
ADPI Sukses Launching IADP melalui Technical Guidance Book Chapter Writing – Springer.

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:08 WIB

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:39 WIB

ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

Rabu, 30 September 2026 - 17:37 WIB

Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI

Rabu, 23 September 2026 - 10:46 WIB

Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok

Selasa, 22 September 2026 - 12:04 WIB

Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB