Jakarta, Prokabar – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemantauan siaran di lembaga penyiaran baik televisi maupun radio khususnya yang menjadi kewenangan KPID yaitu pengawasan konten lokal pada televisi sistem stasiun jaringan di Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Afriendi Sikumbang pada saat pembukaan acara Bimbingan Teknis Tenaga Pemantau Siaran KPID Sumatera Barat di kantor KPI Pusat Jakarta, Sabtu (19/12/21).
Afriendi berharap bimbingan teknis ini dapat memberi pencerahan dan wawasan baru bagi tenaga pemantau KPID dalam melakukan pemantauan siaran lokal, menurutnya masih banyak program siaran yang berpotensi melanggar di lembaga penyiaran, tetapi tentu tenaga pemantau harus punya pemahaman yang utuh terhadap tugas-tugas pemantauan dan pengawasan, ungkap komisioner yang menjabat dua periode itu.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPI pusat Mulyo Hadi Purnomo mengapresiasi KPID Sumbar yang mampu mengajak seluruh tenaga pemantau untuk bisa belajar langsung ke KPI Pusat, tentunya bimtek ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemantauan di Sumbar.
Dalam pemaparannya, Mulyo menjelaskan bahwa walau siaran televisi secara kasat mata bersifat gratis, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya mata masyarakat dimanfaatkan untuk menonton sebagai kompensasinya adalah biaya iklan yang dibayarkan oleh pihak pengiklan.
Menurut Mulyo memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebenarnya mudah, sudah ada di kepala tenaga pemantau.
“Jika menurut pikiran kita salah atau tidak pantas maka sudah berpotensi melanggar karena prinsipnya P3SPS merujuk kepada nilai-nilai moralalitas dan norma sosial yang berlaku di masyarakat,” ungkap komisioner yang tercatat sebagai pengajar di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat Jasman Rizal yang ikut mendampingi Bimtek tersebut mengapresiasi KPI pusat bisa memfasilitasi bimbingan teknis pemantauan ini.
Menurut Jasman, keberadaan KPID Sumbar sangat penting bagi Pemerintah Provinsi dalam mengawasi dan memberi sanksi pelanggaran konten siaran yang ada si lembaga penyiaran. Karena banyak juga pengaduang-pengaduan kepada kita terkait siaran TV dan radio.
Oleh karena itu Bimtek ini sangat perlu sekali, agar kualitas memantaunya meningkat, tenaga pemantau jadi ujung tombak KPID dalam menjalankan tugas pengawasan isi siaran televisi dan radio di Sumatera Barat, kata Jubir penanganan Covid-19 Sumbar itu.
Sementara Wakil Ketua KPID Sumatera Barat Yumi Ariyati yang didampingi Komisioner pengawasan isi siaran Ardian Yonas menyebut ada 10 orang tenaga pemantau yang dilakukan bimbingan teknis di KPI pusat.
“Kita berharap kinerja pemantauan isi siaran si KPID Sumbar kedepan lebih baik. Untuk kesuksesan Bimtek kita minta Komisioner KPI pusat dan Tim pemantau siaran KPI pusat untuk memberi pencerahan dan konsep teknis pemantauan siaran yang baik. Nantinya tenaga pemantau kita akan melihat langsung pola dan sistem pemantauan di KPI pusat yang susah sangat memadai. (*)
