Pessel, Prokabar – Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) hingga kini masih belum rampung.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menilai masih ada tiga poin penting yang harus direvisi pemerintah daerah.
“Usulan telah masuk. Pansus sudah ada. Revisinya banyak. Di atas 20 persen. Ini Perda yang lama harus dicabut,” kata Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putra pada Prokabar.com baru-baru ini di ruangan kerjanya.
Ketiga persoalan tersebut antara lain. Pertama, meminta pemerintah daerah memperbaiki data lahan pangan berkelanjutan.
Dewan melihat ada perbedaan data dalam draf usulan pemerintah dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan itu, lanjutnya bakal berdampak luas pada alokasi pupuk bersubsidi.
Program bantuan bibit dan bantuan peralatan mesin pertanian. Bahkan, masih terdapat data dari sejumlah kecamatan yang belum masuk.
Kedua, penetapan luas kawasan hutan. Seharusnya ada data yang lebih valid terkait luasan hutan lindung dan hutan tanam produksi.
Kepastian itu memberikan kesempatan masyarakat mengelolanya. Lebih dari itu, menghindari terjadinya konflik agraria di daerah ini.
“Nah, ini sangat penting. Bagaimana kedaulatan rakyat itu bisa terjamin. Jangan sampai nanti sudah diolah masyarakat, tiba-tiba saja nanti keluar HGU dari pusat,” tegasnya.
Kemudian yang ketiga, ulas Politisi Partai Golkar itu adalah pemukiman penduduk yang hingga kini masih dalam kawasan hutan.
Padahal, penurunan status kawasan hutan sudah sering terjadi. Harus ada kesamaan data dan fakta. pemerintah daerah aeharusnya lebih pro aktif dalam menanggapi permasalahan.
Sebab, Perda RTRW sangat penting. Tak hanya pada investasi swasta semata saja.” Tanpa regulasi itu bisa mengganggu proyek strategis nasional tidak bisa masuk ke Pessel,” ujarnya.
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah tidak dilihat dari piala Adipura dan prediket WTP. Karena itu adalah sebuah keharusan. Sama seperti perempuam muslim berhijab.
Namun, keberhasilan itu dilihat dari bagaimana pemerintah daerah bisa menciptakan regulasi-regulasi yang lebih bermanfaat, utamanya bagi kemaslahatan masyarakat seperti investasi.
“Kalau kita sudah otonomi daerah, harus ada inovasi regulasi. Jika tidak, mengekor sajalah sama pusat. Pakai saja Kepres, Kepment dan lain sebagainya,” tutupnya,(min)
