Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Tidak Diterima di Sekolah Zonasi, Orang Tua Mengadu ke DPRD Tanah Datar

Dibaca : 1.3K

Tanah Datar, Prokabar – Sejumlah perwakilan orang tua yang anaknya tidak diterima bersekolah di SMA 1 Batusangkar mendatangi DPRD Tanah Datar, Senin (13/7). Kedatangan calon wali murid ini tak lain terkait PPDB pada tahun ajaran 2020, dimana anak-anak mereka tidak diterima di sekolah tersebut, padahal sekolah itu berdiri di Nagari mereka sendiri.

Kedatangan beberapa orang tua atau calon wali murid ini diterima langsung oleh komisi I DPRD Tanah Datar yang memang menaungi persoalan pendidikan. Di hadapan anggota DPRD, calon wali murid mengeluhkan terbitnya surat keterangan domisili oleh pihak terkait dan hanya digunakan untuk mendaftar sekolah.

Salah seorang wali murid mengatakan sebagai warga Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dan hanya berarak 1,2 kilometer dari SMA 1 Batusangkar, anaknya malah tidak bisa bersekolah di sekolah tersebut. Sebaliknya, ditemukan peserta didik luar zonasi yang diterima bersekolah dengan mengandalkan surat domisili.

“Kami mohon dinas pendidikan mencari solusi terbaik, jangan sampai anak anak kita ini tidak bisa bersekolah atau putus sekolah,” kata Hengki, salah seorang perwakilan wali murid.

Hal serupa juga diungkapkan, Yarmanelli, dimana ia menyesalkan adanya peserta didik luar zonasi yang diterima dengan mengandalkan selembar kertas domisili. Sementara, anaknya yang memiliki kartu keluarga didalam zonasi malah tidak diterima.

“Kan sistemnya sekarang zonasi, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya ,domisilinya di Salimpaung tapi nyatanya diketerangan dibuat di Nagari Baringin. Di nagari baringin banyak yang tidak dapat (bersekolah) disekolah zonasi,” ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut sekretaris Nagari Baringin, Nasrul mengatakan jika menindaklanjuti keluhan terkait surat domisili, pihaknya telah mengambil tindakan dan melakukan tracking bersama beberapa orang calon wali murid yang anak mereka tidak diterima di sekolah zonasi. Dari beberapa surat domisili yang diterbitkan itu, juga telah dilakukan tindakan lebih lanjut.

Sementara itu, ketua komisi I DPRD Tanah Datar mengatakan kedatangan calon wali murid ini karena anak anak mereka tidak diterima di sekolah tersebut, dan merasa mereka masih berada dalam zonasi yang hanya berjarak 1 hingga 1,2 kilometer dari sekolah.

“Dengan seizin pimpinan DPRD nantinya, kami juha akan coba melihat atau meninjau langsung proses PPDB ini kesekolah. Sementara jawaban kadis, dan kami mendorong itu untuk berkordinasi dengan pihak sekolah untuk mempertanyakan beberapa hal yang menjadi masalah,” ujar ketua komisi I DPRD Tanah Datar, Beni Remon.

Menanggapi adanya surat domisili yang digunakan peserta didik luar zonasi untuk mendaftar kesekolah yang diinginkan dan diterbitkan oleh pihak Nagari, Beni Remon mengatakan jika menurut hematnya surat domisili lahir atau terbit berdasarkan kartu keluarga, dan jika tidak memiliki KK baru kemudian diterbitkan berdasarkan domisili.

“Kalau domisilinya di daerah lain, dan nagari mengeluarkan domisili dekat dengan sekolah saya merasa itu tidak pas,” kata pria dari fraksi Partai Amanat Nasional itu.

Menjawab keluhan calon wali murid, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tanah Datar mengungkapkan jika akan memfasilitasi anak anak yang belum diterima dan berada dalam zona sekolah. Sebagai solusi, calon wali murid diminta untuk melengkapi data data dari calon perserta didik dan kemudian akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

“Dengan catatan datanya yang lengkap, baik nama, alamat dengan bukti kartu keluarga dari anak sendiri,” tutup Riswandi.(eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top