Tanah Datar, Pokabar- Merasa tidak diperhatikan dan dianaktirikan Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) se Tanah Datar beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar, Jumat (25/3).
“Selama ini, BPRN yang merupakan Dewan Perwakilan Masyarakat di Nagari tidak pernah diperhatikan sedikitpun,” kata Sekretaris Forum BPRN Susi Eliyaroza, di ruang sidang utama DPRD setempat.
Dikatakannya, keinginan beraudiensi dengan ketua dan anggota DPRD Tanah Datar sudah cukup lama dinantikan.
“Kami berharap, dengan audiensi ini aspirasi yang kami sampaikan dapat diperjuangan ketua ataupun anggota DPRD,” sampainya.
Diungkapkan Susi, BPRN hampir sama dengan organisasi lainnya yakni membutuhkan biaya ataupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Guna kelancaran kerja BPRN dibutuhkan biaya kesejahteraan untuk mengawasi pekerjaan ataupun aliran dana di pemerintahan Nagari. Kami juga butuh pembekalan agar tidak salah bertindak, namun sampai sekarang kami tidak dibekali dengan ilmu atau pelatihan, bahkan dana yang dialokasikan juga tidak ada,” katanya.
Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu mengatakan, berbagai pertanyaan dan keluhan dari BPRN, akan dibawa ke rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) nanti.
“Untuk memperjuangkan aspirasi BPRN ini, kami di DPRD akan mengalokasikan melalui dana Pokok Pikiran/Pokir kami yang disalurkan melalui Camat masing-masing sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan daerah yang berlaku,” katanya.
Rony berharap, BPRN tetap berkomunikasi dengan DPRD tentang kondisi dan perkembangan terbaru yang terjadi selepas audiensi.
“Saya minta BPRN memahami aturan menyangkut tugas, pokok dan fungsinya, yang termuat dalam Peraturan Bupati ataupun Peraturan Nagari demi kelancaran tugas ke depannya,” tukasnya. (eym)
