Tidak Beli TBS Swadaya Lagi, Anggota DPRD Pessel Minta Pemda Audit Dua PKS Incasi Raya

Penulis -

Kamis, 29 September 2022 - 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesisir Selatan, Prokabar – Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), diminta mengaudit operasional dua unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Incasi Raya Grup di Pessel. Karena, sudah satu setengah bulan belakangan, tidak lagi membeli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari kebun swadaya di sekitarnya. Sementara, PKS tersebut terus beroperasi mengolah TBS dari kebun miliknya.

“Pemda kita minta mengaudit operasional dua PKS milik Incasi Raya Grup tersebut,” ujar Novermal, SH, MH, Anggota DPRD Pessel melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 29 September 2022. “Alasan mereka ada kerusakan pada peralatan pabrik, tapi pabrik tetap operasi mengolah TBS dari kebun mereka,” tambahnya. “Ini ada apa?,” tanyanya.

“Kalau memang ada kerusakan, mestinya di-off-kan dulu, dan perbaiki segera,” tegas Novermal yang dipercaya menjabat Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional itu. “Tidak boleh main menang sendiri seperti itu,” tegasnya lagi.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Dijelaskan Novermal, waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD Pessel dengan Lintas Sektoral tentang persoalan harga TBS kebun swadaya di Pessel, Jumat, 23 September 2022, pihak Incasi Raya Grup mengatakan, bahwa pihaknya sudah satu setengah bulan tidak lagi membeli TBS kebun swadaya, karena ada kerusakan pada peralatan pabrik.

“Anehnya, sebelum RDP, dua pabrik tersebut, yaitu Incasi Raya Sodetan POM dengan kode “sdtn”, dan Sumatera Jaya Agro Lestari dengan kode “sjal”, terus merilis harga TBS, dan harganya di bawah Rp1.000,- per kg, dan setelah RDP, dua PKS ini tidak lagi merilis harga seperti sebelum RDP,” papar Novermal. “Ini ada apa?,” tanyanya lagi.

Padahal, tegas Novermal, salah satu syarat mendirikan PKS adalah, wajib membeli TBS kebun swadaya di sekitarnya dengan harga pasar. “Tapi, mereka malah membeli dengan harga seenak perutnya saja. Empat PKS lain beli dengan harga Rp1.800,- per kg, mereka tidak sampai Rp1.000,-,” jelas Novermal sembari menambahkan, diduga ini cara Incasi Raya Grup menolak TBS kebun swadaya, karena kebun mereka lagi panen raya.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

“Sekali lagi, saya minta Pemda segera mengaudit kedua PKS milik Incasi Raya Grup tersebut,” tegas Novermal lagi. “Kalau terbukti ada pelanggaran aturan, cabut izin operasinya,” tambah Novermal yang juga menjabat Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia itu.

Harga TBS Pesisir Selatan Melorot

Di kesempatan ini, Novermal juga memaparkan harga TBS kebun swadaya Pessel per tanggal 29 September 2022. Yaitu, PKS Kemilau Permata Sawit Tapan (KPS T) turun Rp.100,- jadi Rp.1.660,- per kg, Muara Sawit Lestari (MSL) turun Rp.100,- jadi Rp.1.670,-, dan Usaha Sawit Mandiri (UMS) turun Rp.100,- jadi Rp.1.640,-. “Tiga PKS ini satu grup usaha,” jelas Novermal.

Berikutnya, tambah Novermal, PKS Transco Energi Utama (TUE) turun Rp.120,- jadi Rp.1.745,-, Incasi Raya Sodetan POM (sdtn) tidak merilis harga, dan Sumatera Jaya Agro Lestari (sjal) tidak merilis harga. “Tiga PKS ini milik Incasi Raya Grup,” jelas Novermal lagi.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

“Harga yang ditetapkan secara sepihak oleh PKS tersebut jauh di bawah harga TBS kebun swadaya daerah lain,” ujar Novermal heran. “Untuk itu, saya mendesak Bupati segera membentuk Tim Penetapan Harga TBS Kebun Swadaya di Pessel sebagaimana diamanatkan Pergub Sumbar No. 28 Tahun 2020,” tegas Novermal yang juga menjabat Penanggungjawab Redaksi media siber Jurnalsumbar.com itu.

Perlu diketahui, Pergub Sumbar No. 28 Tahun 2020 Pasal 12 ayat (9), berbunyi: Penetapan harga TBS untuk kelembagaan pekebun swadaya yang belum memenuhi persyaratan mutu TBS, didasarkan pada perhitungan dan kesepakatan antara pekebun swadaya dan PKS yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota. (*)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB