Jakarta, Prokabar – PSPS Riau tetap bisa mengikuti kompetisi Liga 2 2020 dengan kondisi memiliki tunggakan gaji kepada pemain dari musim sebelumnya. Mereka bahkan memetik kemenangan 3-0 pada laga perdana kontra Semen Padang.
Hal tersebut memunculkan tanda tanya dan kecaman, termasuk kepada PSSI selaku federasi, dan PT Liga Indonesia Baru (LIB), yang merupakan operator kompetisi profesional Indonesia, yakni Liga 1 dan Liga 2.
Pasalnya, PSPS sudah mendapat surat bahwa mereka dilarang mendaftarkan pemain baru selama tiga periode karena kasus penunggakan gaji. Keputusan itu juga berdasarkan NDRC, atau National Dispute Resolution Chamber.
Pihak PSPS berdalih bahwa mereka sudah berkirim surat kepada LIB, dengan tembusan ke PSSI, pada 9 Maret, dengan nomor 035/PSPS-RIAU/III/2020. Yang intinya, bersedia untuk tidak mengambil dana subsidi Liga 2 sebesar Rp 1.150.000.000.
“Nominal subsidi tersebut akan dijadikan alat pembayaran pelunasan semua utang tunggakan gaji PSPS dengan para permain yang bersangkutan di putusan NDRC dan APPI [Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia],” kata Arsadianto Rahman, sebagai direktur utama.
“Kami meminta kepada PSSI agar sanksi berupa larangan melakukan proses pendaftaran pemain, baik tingkat nasional maupun internasional, paling lama tiga periode pendaftaran dicabut, atau dihapuskan agar kami dapat melakukan registrasi pendaftaran pemain secara normal,” imbuhnya, dikutip goal.com.
Kini, menarik ditunggu bagaimana upaya PSPS untuk melunasi utang mereka kepada pemain. Karena, secara tidak langsung LIB menjadi punya beban untuk segera melunasi uang distribusi kepada PSPS, supaya bisa menyelesaikan kasus penunggakan gaji.
APPI sendiri menegaskan bahwa pembayaran tunggakan tersebut harus diselesaikan oleh PSPS, tanpa perantara. Menariknya, selain PSPS, klub lain diklaim masih menunggak gaji, seperti Kalteng Putra, Perserang Serang, PSMS Medan hingga Mitra Kukar.(*/mht)
