Pesisir Selatan, Prokabar – Dewasa ini tersendatnya pembangunan di setiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, disebabkan oleh komunikasi wali nagari dengan perangkatnya selalu tidak harmonis dan minimnya trasparansi.
Pernyataan demikian dikatakan oleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), Pessel, Wendi.
Tersendatnya pembangunan di Nagari, Menurut Wendi, pertama persoalan komunikasi wali nagari dengan perangkatnya tidak baik, kedua minimnya trasparansi anggran dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh wali nagari.
“Ya, saya menilai seperti itu, hubungan wali nagari dan perangkat kurang harmonis dan minimnya transparan,” ujarnya pada Prokabar.com Jumat (7/2).
Idealnya, kata mantan Asisten III Pemkab Pessel itu, Wali Nagari harus menjalin komunikasi yang baik untuk keberlangsungan pembangunan di Nagari, karena Wali Nagari adalah ujung tombak pembangunan.
Selanjutnya, Wali Nagari harus transparan soal anggran dan pembangunan demi terlaksananya pembagunan yang lebih baik.
“Peran Wali Nagari merupakan salah satu kuncinya. Kini, Wali Nagari dan perangkatnya bertengkar maka pembagunan akan terganggu,” ujarnya lagi.
Disisi lain, kata Wendi, Wali Nagari adalah pemimpin yang hanya menjalankan instruksi dari struktur di atasnya yaitu kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Dia harus menjadi seorang perancang bagi pembangunan bersifat menggenjot ekonomi nagarinya sendiri.
Wali Nagari tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan merasa dirinya hebat hanya karena menjadi wali nagari, tetapi harus mau menjalin komunis yang baik dengan perangkatnya.
Kemampuan warga di Nagari tidak bisa lahir dan berkembang sendiri. Wali Nagari harus mampu menjadi perancang pembangunan dan harus dipecahkan oleh wali nagari serta perangkatnya, ungkapnya.
Lanjut Wendi mengatakan, Wali Nagari juga harus mulai paham bahwa merancang pembangunan nagari tidak lagi identik dengan pembangunan fisik, melainkan juga masalah pemberdayaan.
“Selama ini saya lihat hanya dominan pembangunan fisik sementara pemberdayaan dijadikan program nomor dua, padahal itu sangat penting mendongkrak perekonomian warganya sendiri,” tutupnya,(min)
