Pasaman, Prokabar — Nahkoda pemerintah Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol tidak bertuan. Sudah sepuluh hari, Wali Nagarinya, Bondan Kusbianto tidak masuk kantor.
Tidak jelas, apa penyebab Wali Bondan ini absen dari tugasnya. “Iya, sudah seminggu lebih Pak Bondan tidak masuk ke kantor,” kata Sekretaris Nagari, Adwar Tanjung, Senin (2/12).
Diakui Adwar, komunikasi pihak pemerintah magari dengan Wali Bondan terjadi pada 22 November lalu. Melalui telpon, Bondan mengaku sakit dan tidak masuk kantor. Anehnya, keesokan hari, pesan singkat masuk ke telpon Adwar dari sang istri Bondan, yang menyatakan suaminya tak pulang ke rumah.
“Sampai saat ini, selaku bagian dari pemerintahan nagari, kami terus mencari Pak Bondan. Telponnya tidak aktif, keberadaannya pun tidak terlacak. Sudah kami cari kemana-mana. Sampai sekarang tidak ditemui dimana rimbanya,” kata Adwar.
Perihal kasus tidak masuk kantor ini, pihak Pemerintahan Nagari Ganggo Hilia telah melaporkannya kepada pihak kecamatan hingga kabupaten.
“Sudah kami laporkan dan masalah pelayanan di kantor wali hanya kami jalankan sebisanya. Apa masalah wali ini, kami kurang tau,” tukas Adwar.
Saat Prokabar.com menghubungi melalui telpon dan WA, nomor Wali Bondan Kusbianto tidak bisa dituju alias tidak aktif. Hingga berita ini diturunkan.
Di sisi lain, Wali Bondan Kusbianto sudah menjadi rahasia umum, dirinya terlibat kasus dugaan korupsi realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol tahun 2017.
Bahkan, para ahli dari pihak kepolisian telah terjun ke lapangan melakukan pengecekan beberapa paket pekerjaan fisik yang bersumber dari dana ADD pada 2 Maret kemarin.
“Pengecekan oleh tim ahli sudah selesai. Kita kembali melakukan proses penyidikan. Tinggal hasil audit BPK yang belum. Kalau keterangan saksi-saksi, sudah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kasus ini bisa kita limpahkan ke kejaksaan,” kata Kasatreskrim Polres Pasaman, AKP Lazuardi, perihal perkembangan kasus Bondan.
Diakui AKP Lazuardi, setidaknya, nagari yang dipimpin Bondan Kusbianto ini, terdapat 14 paket pekerjaan fisik yang hasilnya buruk dengan sumber anggarannya dari ADD tahun 2017.
“Ada 14 paket pekerjaan yang kami kumpulkan hasilnya tidak sesuai RAB atau spek. Mulai dari pembuatan irigasi, pengecoran jalan, pembukaan jalan baru,” kata AKP Lazuardi.
Adanya kasus ini, diakui Lazuardi disimpulkan pihaknya dari keterangan saksi dan hasil penyidikan tim di lapangan, usai adanya laporan dari masyarakat.
Perihal siapa yang menyunat anggaran dan melakukan mark up, hingga meminta fee dari rekanan yang mengerjakan, keterangan sementara mengarah pada Bondan. (Ola)
