Daerah

Terkait Polemik Pemilih Disabilitas Grahita Mental, Ini Penjelasan KPU Sumbar

Agam, Prokabar — Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 135 tahun 2015 menyatakan pemilih disabilitas grahita (mental) sepanjang tidak mengalami ganguan jiwa atau ingatan permanen maka masih memiliki hak pilih. Amar putusan menyatakan pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa atau ingatanya” tidak dimaknai mengalami ganguan jiwa permanen sesuai rujukan atau rekomendasi profesional kesehatan jiwa sebagai seorang pemilih dalam pemilu.

Putusan MK dan realisasi regulasi tersebut mengundang polemik di kalangan masyarakat. Disabilitas Tuna Grahita masuk sebagai peserta pemilih dalam pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 nanti.

Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat, Gebril Daulay menjelaskan di Sumbar, terdapat 1900 jiwa peserta Disabilitas Tuna Grahita tersebut. Putusan dan realisasi regulasi itu diasumsikan Disabilitas Tuna Grahita merupakan pemilih orang gila. Hal tersebut sesuatu kekeliruan yang harus diluruskan agar tidak berlarut pada pandangan yang salah.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak ada istilah orang gila atau sakit jiwa, melainkan Disabilitas. Dan dipekuat putusan MK tersebut. Disabilitas yang masuk Tuna Grahita. Dalam artian orang yang tidak mengalami gangguan jiwa yang hidupnya gelandangan atau asosial. Orang gila yang tidak tau lagi tentang eksistemsinya.

“Dalam pertimbangan putusan hukum MK juga dibedakan, antara orang yang sakit jiwa atau psikosis atau deorosa. Kalau orang yang hidupnya menggelandang, sudah asosial atau tidak tau lagi eksistensi, sudah pasti tidak akan dimasukan dalam pendataan Daftar Pemilih Tetap,” ungkapnya.

Ketua KPU Agam, Riko Antoni menambahkan pada dasarnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak pilih yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, PKPU atau Putusan Presiden atau MK. “Ada beberapa pengecualian yang tidak dimasukan ke dalam DPT atau Daftar Pemilih Tetap adalah pertama orang yang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang tetap. Kedua, orang yang mengalami gangguan jiwa permanen dibuktikan keterangan Dokter ahli,” tegasnya.

Riko menambahkan sesuai putusan MK Nomor 135 Tahun 2015 bahwasanya orang yang mengalami ganguan jiwa ini ada dua kategori. Pertama permanen dan Kedua episodik. “Kalau diturunkan lebih lanjut lagi, akan terbagi tiga kategori, yakni ringan, sedang dan berat. Dan kategori yang masuk adalah pada kategori berat dan sudah ada ketentuan resmi atau keterangan dari Dokter Ahli kejiwaan,” kata Ketua KPU Agam.

Ia kembali menerangkan beda orang yang mengalami ganguan jiwa berupa stres. Menurut keterangan ahli kejiwaan, gangguan jiwa banyak kategori. Selain stres ada juga berupa kelainan sosiomotorik atau hal alamiah lainnya. “Hal inilah yang perlu kita luruskan ke tengah masyarakat, bahwa kita tidak mendata orang-orang gila yang berada di jalanan. Sudah tidak sadar dengan dirinya, tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukannya. Melainkan orang yang masih memiliki kemampuan berfikir untuk memilih,” pungkasnya. (rud)

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik

To Top