PADANG, PROKABAR—Calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit, berdialog dengan nelayan se-Kota Padang di Rumah Perjuangan Relawan Raden Saleh, Selasa (24/11). Para nelayan itu menumpangkan harapan mereka kepada Nasrul Abit, yang juga anak nelayan dan tinggal di Pantai Air Haji, Pesisir Selatan, sewaktu dulu.
Menurut perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Padang, Herman, dari empat calon Gubernur Sumbar, hanya Nasrul Abit yang mengerti laut. Bahkan dia tahu bahwa Nasrul Abit hobi memancing.
“Hanya beliau yang mengerti laut, dan persoalan laut harus diserahkan kepada yang mengerti laut. Yang mengurusi nelayan, ya, anak nelayan,” ujarnya.
Herman menyampaikan bahwa persoalan selama ini banyak bantuan untuk nelayan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan. Akibatnya, bantuan itu tidak dimanfaatkan oleh nelayan.
“Bantuan walaupun sedikit asalkan keinginan nelayan. Selama ini dinas tidak menyerap aspirasi nelayan yang akan dibantu sehingga bantuan tidak dipakai. Mereka butuh jaring, tetapi diberi mesin, tentu tidak nyambung,” tuturnya.
Ketua Nelayan Pasie Nan Tigo, Rusdi, mengatakan bahwa banyak persoalan nelayan yang harus diselesaikan. Misalnya, soal rumah tak layak huni, bantuan alat tangkap, dan pengurusan surat menyurat kapal.
“Kami berharap kepada Pak Nasrul Abit. Beliau anak nelayan tentu paham persoalan nelayan,” ucapnya.
Juliadi, nelayan Bungus Teluk Kabung, juga berharap bantuan alat tangkap, seperti mesin tempel, jaring gambolo, dan jaring nilon, untuk menangkap ikan. Selain itu, dia ingin ada solusi dari sulitnya kepengurusan surat-menyurat kapal, khususnya untuk kapal 10 GT ke bawah.
“Kami nelayan kecil 10 GT ke bawah jangan sampai dipersulit. Harapan kami nelayan kami tumpangkan kepada Pak Nasrul Abit,” ujarnya.
Setelah mendengar aspirasi para nelayan, Nasrul Abit berjanji menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jika dia menjadi gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, akan langsung datang ke Sumbar.
“Pak Edhy Prabowo sudah janji kepada saya. Beliau akan datang ke Sumbar begitu kami dilantik. Nanti, semua persoalan nelayan kita sampaikan kepada beliau. Kemudian, sektor kelautan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Gubernur bisa langsung mengambil sikap terkait persoalan nelayan,” ucapnya.
Nasrul Abit setuju bahwa bantuan harus sesuai keinginan nelayan. Sewaktu menjabat Bupati Pesisir Selatan, dia pernah menolak bantuan kapal dari pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan setempat ketika itu.
“Saya tolak karena tak ada manfaatnya bagi nelayan. Untuk apa? Nelayan butuh jaring, tetapi dikasih kapal. Kan ndak nyambung. Maksud saya begini, kita bantu sesuai keinginan mereka,” tuturnya.
Adapun soal memberikan rumah layak huni kepada nelayan, Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti pilkada itu mengatakan bahwa pemerintah provinsi di bawah Ditjen Perumahan sedang mendata rumah tak layak huni di Sumbar.
“Semua rumah didata, termasuk rumah nelayan. Dirjen Perumahan saat ini Pak Kalawi dan pernah di Pessel dulu. Orang Sumbar juga. Jadi, amanlah itu. Ada 41.000 keluarga nelayan di Sumbar yang harus kita perhatikan,” katanya. (*)
