Jakarta, Prokabar — Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, M.A atau yang akrab disapa Prof Djo melihat koordinasi dan sinergitas level pemerintahan dalam penanganan wabah virus corona (Covid-19) terlihat kacau. Hal ini dicantumkan beliau di laman facebook-nya, Selasa (28/4).
Menurutnya ada banyak keganjilan terjadi di dunia pemerintahan gara-gara wabah Korona. “Ada menteri membuat kebijakan yang tidak sinkron dengan menteri lain. Ada gubernur yang membuat kebijakan tapi tidak diterima bupati. Ada bupati memarahi menteri. Ada kepala desa marah-marah pada gubernurnya. Dan entah apalagi,” tulis Prof Djo.
Pakar otonomi daerah (Otda) ini mempertanyakan, sebetulnya bagaimana pembagian urusan pemerintahan (konkuren) pusat-daerah di NKRI bila ada bencana nasional non alam seperti Covid-19 ini?
Lebih lanjut Presiden i-OTDA ini menuliskan bahwa UU Pemda No 23/2014 telah membagi tugas dan tanggung jawab secara “clear cut“. “dapat dilihat pada lampiran UU tersebut. Dimana bila terjadi bencana nasional, maka penanggulangannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bahkan, secara spesifik ditegaskan pemerintah pusat mengurus penyediaan kebutuhan dasar korban, utamanya sembako. Pemda tidak boleh buat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Pempus,” jelas Prof Djo gamblang.
Lebih jauh beliau menegaskan, “posisi pemda untuk memberi dukungan penuh dengan segenap “fund and forces“, kasih sembako, cegah penularan, fasilitasi pengobatan, hingga penyediaan tempat pemakaman.”
Telah menjadi ciri khas beliau dalam mengkritisi, yakni selalu memberikan jalan keluar. Kali ini pria yang kerap dijuluki Koki Otda ini lantaran rekam jejak beliau yang sukses meracik aneka persoalan dan potensi daerah, menawarkan langkah-langkah percepatan penanganan pandemi Covid-19 yakni sebagai berikut :
Pertama, perlu dibangun suatu garis komando yang efektif dari presiden, gubernur, bupati / walikota, camat, kades / lurah, kadus hingga RW dan RT. Baiknya di lead langsung oleh presiden sendiri.
Kedua, fokuskan bantuan sembako (plus uang kalau ada) pada para korban terdampak, dengan berbasis data dari bawah sesuai usulan RT/RW dengan verifikasi pemda. Atur proporsi dan jadwal distribusinya berapa dan kapan bantuan sembako disalurkan dari pusat, pemprov dan dari pemkab/pemkot. Jangan sampai saling tunggu.
Ketiga, lakukan pengendalian penularan dengan ketat melalui PSBB disertai sanksi tegas.
Dengan adanya tiga langkah tadi, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri era Mendagri Gamawan Fauzi ini berharap, semoga koordinasi dan sinergitas antar level pemerintahan bisa diwujudkan di masa pandemi Covid-19.
Apa yang disampaikan Prof Djo ini mendapat sambutan antusias dari warganet, dimana banyak yang memberi komentar untuk menanggapi persoalan kekacauan pada dunia pemerintahan di Indonesia saat corona ini.
Seperti yang disampaikan oleh wartawan senior Hasril Chaniago, disebutnya bahwa idealnya memang begitu bagi orang yang mengerti ilmu pemerintahan. “Sayangnya banyak pemimpin kita tidak mengerti ilmu dan tata pemerintahan, apalagi menghayati untuk dapat menjalankannya. Karena asal usul atau track record mereka sebelum jadi pejabat pemerintah tidak jelas,” tulis Hasril, yang juga seorang penulis buku.
Sementara dari warganet lainnya, Haris Rozie, yang merupakan alumni STPDN angkatan 02 yang kini menjadi dosen IPDN menyampaikan, mestinya karena urusan konkuren, tak payah lagi dengan aturan detail yang akhirnya tumpang tindih. “Biar daerah berkreasi dengan batasan dan pembagian konkurennya tadi, bila tidak komandan pleton di garda depan bingung, maju atau mundur, tembak atau tiarap, sementara musuh menembus pertahanan kita,” tulisnya.
Komentar selanjutnya ditulis oleh Jose Rizal, seorang penulis yang juga purna praja angkatan 07, kini menjadi akademisi di IPDN Kampus Jakarta, menuliskan “Jenderal perang yang bijak hendaknya mau mendengar saran masukan komandan pasukan yang terjun langsung di lapangan. Kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, rt/rw, sebagai pemimpin territorial paling paham kondisi. Mereka paling dulu lihat dan rasa denyut derita rakyatnya. Fokus utama jelas hentikan penyebaran Covid-19 secepat mungkin. Tapi langkah antisipatif juga diperlukan Prof, karena pandemi ini mulai mengusik krisis lain untuk bangkit. Waspada juga akan munculnya krisis ekonomi, pangan, sosial, keamanan, hingga krisis kepercayaan rakyat pada pemerintah.
Puluhan pendapat dari warganet hingga kini terus bertambah di status Prof Djo mengenai “Pemerintahan Konkuren” ini yang dipajang pada laman Facebook-nya. (rel)
